JURNAL SOREANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan pemetaan potensi bencana jelang pemilihan umum (pemilu) nanti.
Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui kepala Pelaksana BPBD mengatakan, pihaknya sudah memetakan dari jumlah 11.034 Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus aman dari potensi ancaman bencana alam.
"Tentu, kami sudah mempersiapkan personil, peralatan kebencanaan, kendaraan dan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung," kata Uka Suska Puji Utama melalui rilis yang diterima Jurnal Soreang, Kamis 4 Januari 2024.
Baca Juga: Cara paling Ampuh Mengatasi Overthinking
Menurut Uka, untuk menghadapi Pemilu 14 Februari 2024 nanti, BPBD terus melakukan upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman potensi bencana alam sekaligus penanganan pasca-bencana alam.
"Hal ini, dilaksanakan dalam upaya mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024, dengan harapan pesta demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung berlangsung aman, dan kondusif," jelasnya.
Uka mengatakan, untuk mengantisipasi ancaman potensi bencana alam tersebut, pihak terus melakukan koordinasi dan mendapat bantuan dari sejumlah pihak atau stakeholder.
"Kita melibatkan para nara hubung sebanyak 90 orang yang tersebar di sejumlah desa/kelurahan maupun kecamatan se-Kabupaten Bandung. Mereka tersebar di daerah-daerah yang rawan bencana banjir, longsor, pergerakan tanah maupun angin puting beliung," akunya.
Baca Juga: Overthinking, Dampak dan Faktor Gangguan Mental yang Meresahkan
Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat maupun para stakeholder, Uka Suska menyebutkan, BPBD bersinergi dengan Amatir Radio yang tergabung dalam ORARI maupun RAPI di Kabupaten Bandung.
Selain itu, BPBD juga berkoordinasi dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bandung sebagai komunitas kebencanaan dan kemanusiaan.
"FPRB ini dilibatkan dalam setiap pelaksanaan sosialisasi potensi ancaman bencana yang melibatkan Ketua RT, RW, apartur desa dan pihak kecamatan setempat yang berada di daerah rawan bencana. Khususnya di kawasan aliran Sungai Citarum maupun anak-anak sungai," katanya.
Lebih lanjut Uka mengatakan, BPBD juga melibatkan PMI dan perwakilan organisasi kemanusiaan dalam mengantisipasi potensi bencana jelang pemilu 2024 nanti.
Baca Juga: Rangkuman Materi PPKN Kelas 7 Bab 3 Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah
"BPBD dalam penanganan kejadian bencana merasa terbantu dengan kehadiran para nara hubung seperti ORARI maupun RAPI serta PMI, FPRB dan lembaga kemasyarakatan atau kemanusiaan. Sebab, pada tanggal 14 Februari 2024 akan berlangsung pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum tentu kehadiran mereka sangat dibutuhkan," tegasnya.
Uka menambahkan, dari sejumlah komunitas maupun forum yang dilibatkan dalam antisipasi dan penanggulangan ancaman bencana alam itu, sejumlah perwakilan sempat diundang dalam kegiatan silaturahmi untuk pemantapan kesiapsiagaan dalam upaya menghadapi Pemilu 2024.
"Pada pertemuan itu sekaligus dilaksanakan rapat konsolidasi, koordinasi, pembinaan, dan sinergitas dalam pengurangan risiko bencana serta penanganan bencana di Wilayah Kabupaten Bandung," katanya.
Dengan adanya rapat koordinasi di antara pihak itu, lanjut Uka, diharapkan bisa mewaspadai lebih dini perkembangan di lapangan.
Baca Juga: Perjalanan Karir Sukses Ronaldo, Anak yang Hampir di Gugurkan!
"Termasuk para nara hubung bisa menginformasikan atau melaporkan berbagai potensi bencana yang dikhawatirkan terjadi di lapangan. Kita berharap apa yang menjadi kerawanan potensi bencana alam tidak terjadi dan betul-betul pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung aman dan kondusif sesuai dengan yang diharapkan masyarakat maupun pemerintah," Pungkasnya.***