JURNAL SOREANG - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali mensosialisasikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kali ini, kegiatan tersebut digelar di Gedung Puri, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Rabu 27 Desember 2023.
Acara tersebut dihadiri langsung Kepala BP2MI Benny Rhamdani, didampingi Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI Hadi Wahyuningrum, Kepala Pusat Data dan Informasi BP2MI Devriel Sogia sebagai narasumber, dan Deputi BP2MI Irjen Pol. Drs. I Ketut Suwardana.
Baca Juga: Wow! Saat Presiden Santap Siang Nasi Kotak Bersama Para Karyawan Pabrik, Apa Saja Menunya?
Selain itu, turut dihadiri juga sebagai narasumber yaitu Karo Umum BP2MI Indra, kemudian Karo SDMO BP2MI Yana Anusasana, Kepala BP3MI Jabar Kombes Pol. Mulia Nugraha, Muspika Ciparay, sejumlah Kepala Desa, ormas, LSM, tokoh masyarakat, dan para peserta sosialisasi.
Dalam keterangannya, Benny Rhamdani mengungkapkan rasa syukur atas sosialisasi yang dilakukan. Pasalnya, antusiasme masyarakat sangat tinggi dan tidak hanya terjadi di Desa Bumiwangi saja.
"Di setiap kegiatan sosialisasi ini,
mengundang antusiasme yang sangat luar biasa. Jadi ada semangat masyarakat untuk mendapatkan informasi, ada keinginan mereka bekerja ke luar negeri tapi mereka tidak tahu caranya bagaimana, persyaratan apa yang harus dipenuhi," ungkap Benny di Ciparay, Rabu 27 Desember 2023.
Baca Juga: Keindahan Pantai Carita Banten
Dijelaskan Benny, dalam sosialisasi ini juga banyak yang bertanya mengenai cara mengikuti pelatihan PMI. Menurutnya, ini penting diketahui untuk memastikan mereka berangkat secara resmi.
"Jikalau berangkatnya secara resmi, maka negara wajib memberikan perlindungan kepada calon Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.
Disinggung soal informasi yang diinginkan masyarakat, ia berharap ada kolaborasi dari semua pihak terkait, seperti Pemerintah Desa dan Kecamatan.
Baca Juga: Cek DCT DPRD Kabupaten Bandung Dapil 1 dari Partai Golkar, 8 Nama Caleg Rebut Suara di Pemilu 2024
Pasalnya, lanjut Benny, apabila BP2MI turun langsung ke tiap desa, salah satu faktor yang menjadi kendala adalah jangkauan atau jarak tempuh.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kolaborasi antara BP2MI, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
"Ini pasti lebih masif lagi dan akan banyak masyarakat yang teredukasi. Jadi calon pekerja ini akan tahu kalau mana yang resmi mana yang tidak resmi," jelasnya.
Baca Juga: Cek DCT DPRD Kabupaten Bandung Dapil 1 dari Partai Golkar, 8 Nama Caleg Rebut Suara di Pemilu 2024
Selain itu, sambung Benny, masyarakat juga akan mengetahui bahayanya pemberangkatan melalui jalur yang tidak resmi.
"Edukasi ini sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dia punya ketahanan untuk tidak bisa dibujuk, dirayu, diiming-imingi oleh para pelaku yang menggunakan jalur tidak resmi," tuturnya.
Benny menilai, peluang bekerja di luar negeri sangat terbuka luas dan untuk mendapatkan peluang itu ternyata sangatlah mudah.
Baca Juga: Pemilu 2024: Daftar Calon Tetap Caleg PDIP DPRD Kabupaten Bandung Dapil 7, 9 Orang Berebut Kursi
Yang penting, tambahnya, mempunyai modal latihan yang disiapkan oleh negara, mempunyai kemampuan berbahasa yang dicapai oleh negara, dan berbagai perlindungan lainnya.
"Dengan cara resmi, bisa bekerja dengan tenang dan tentunya mewujudkan mimpi mereka. Untuk ekonomi keluarga terjamin dan untuk anak-anak mereka agar tidak terputus pendidikannya," pungkas Benny.***
Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang, FB Page Jurnal Soreang, YouTube Jurnal Soreang, Instagram @jurnal.soreang dan TikTok @jurnalsoreang