JURNAL SOREANG - Untuk mengatasi persoalan sosial bagi masyakat miskin di Kabupaten Bandung, belum lama ini, Bupati Bandung Dadang M Naser resmikan gedung pusat pelayanan terintegritas atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).
Bangunan gedung tersebut, dibangun di lokasi yang tidak jauh dari kawasan komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dan menghabiskan anggaran Rp7,8miliar.
Tujuan dibangunnya gedung tersebut, untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam penanganan bidang kesehatan dan permasalahan sosial warga miskin Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Impor Buah-buahan dan Sayuran China Membanjiri Indonesia, DPR Pertanyakan Kebijakan Pemerintah
Menurut Dadang, masyarakat miskin Kabupaten Bandung yang mengalami permaslahan sosial seperti keluhan bansos, Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga masalah bantuang pangam non tunai (BPNT).
"Gedung ini, akan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Khususnya warga miskin, mereka bisa berkomunikasi dan berkoordinasi langsung ketika mengalami permasalahan sosial. Sebab, gedung layanan ini akan mengintegtasikan data," kata Dadang kepada Wartawan di Soreang, belum lama ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemkab Bandung yang telah merampungkan pembangunan gedung tersebu.
"Kami sangat mengapresiasi, mudah- mudahan fasilitas ini bisa bekerja dan bisa berfungsi secara optimal. Dimana gedung pusat layanan terpadu ini, bisa mengintegrasi seluruh pemasalahan," kata Fahmi kepada Jurnal Soreang, Rabu 20 Januari 2021.
Fahmi menjelaskan, permasalahan kesejahteraan sosial dan problem kemiskinan memang tidak bisa lepas. Bahkan, bukan di Kabupaten Bandung, karena problem warga miskin pasti ada disetiap daerah.
"Namun, yang menjadi keluhan di lapangan adalah penanganannya masih sektoral. Untuk itu, dengan adanya gedung pelayanan terpadu ini, bisa lebih efektif," jelasnya.
Baca Juga: BMKG:Prakiraan Cuaca untuk Wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB)dan Sekitarnya, Rabu 20 Januari 2021
Menurut Fahmi, penanganan masalah kesejahteraan sosial atau kemiskinan diperlukan sinergitas semua stakeholder pemerintah. Sehingga, akan menghasilkan program yang tepat dan baik.
"Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, diperlukan sinergitas dan aksesbilitas yang baik. Sehingga, bisa menangani problem sosial lebih tepat," tuturnya.
Dengan hadirnya gedung tersebut, warga miskin bisa diberi pelayanan yang optimal dan mereka akan mendapatkan solusi dari pemerintah.
Baca Juga: Jadwal Acara TV: ANTV Rabu 20 Januari 2021, Naagin 2, Uttaran, Jodha Akbar, Radha Krishna, Nazar
"Pelayanannya harus benar-benar terintegrasi, agar nanti memghasilkan program penanganan masalah kesejahteraan yang lebih tepat dan tepat sasaran," ujarnya.
Fahmi mencontohkan, ketika data tidak terintegrasi dengan benar. Maka, permalasahan sosial dilapanga selalu muncul dan kisruh.
"Saya ingin memberikan kasuistik, dalam penanganan masalah Covid-19. Masalah yang muncul di lapangan karena kesalahan pada pendataan," akunya.
Hadirnya gedung pusat pelayanan terpadu itu, harus dijadikan tantangan agar lebih responsif untuk melakukan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) secara integritas.
"Saya akui kinerja puskesos, sebagai kepanjangan SLRT di lapangan cukup bagus. Apalagi ditambah sarana gesung yang resentatif itu, jadi bisa responsif dan datanya bisa update secara real time," pungkasnya.***