Network
JURNAL SOREANG- Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinilai sudah ketinggalan zaman.
UU yang memayungi pendidikan ini harus diubah disesuaikan dengan dinamika masyarakat maupun situasi global yang terjadi saat ini
"Sejatinya UU Sisdiknas harus mulai dilakukan peninjauan untuk adaptasi terhadap perkembangan masyarakat saat yang sangat cepat, terutama dalam konteks merespon pandemi Covid 19 yang saat ini melanda dunia termasuk negara kita," kata
Ferdiansyah, S.E dari Komisi X DPR RI, dalam webinar nasional yang diadakan CeQu (Center for Educational Quality Improvement) Darul Hikam, Sabtu, 7 November 2020.
Baca Juga: Madrasah Ini Satu-satunya di Jawa Barat yang Ikut Program Khusus bagi Anak
Dia menyatakan, adaptasi pendekatan pembelajaran, kompetensi guru, kualitas siswa, dukungan tenaga kependidikan, dan pemanfaatan infrastruktur pendidikan, serta dukungan orangtua dan masyarakat merupakan hal yang fundamental dalam menyusun RUU Sisdiknas baru. "PerubahanUU Sisdiknas ini diusulkan dengan pola omnibus law," ujarnya.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Dr. Irwan Syahril, Ph.D menyatakan, unsur pemerintah, legislatif, dan elemen masyarakat yang peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan, harus saling bahu membahu untuk memulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional dengan model omnibus law.
"Hal ini sebagai sebuah ikhtiar untuk membangun peradaban bangsa Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas dengan berdasarkan kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia," ujarnya.
Baca Juga: Joe Biden Catat 2 Rekor Presiden AS Tertua di Awal dan Akhir Masa Jabatan Sepanjang Sejarah
Sementara anggota Komisi III DPR dan Ketua Pembina Yayasan Darul Hikam, Dr. HD Sodik Mudjahid menyatakan,
akselerasi perkembangan masyarakat bangsa Indonesia saat ini yang dipicu oleh kemajuan abad 21 dan era industri 4.0 dan menyongsong masyarakat 5.0, harus direspon secara proporsional oleh segenap elemen bangsa Indonesia.
