Network
JURNAL SOREANG- Untuk implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dan persiapan Asesmen Nasional pada satuan pendidikan di tahun ajaran 2022/2023 serta untuk memperkuat sinergi, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek melakukan kunjungan kerja ke 9 kabupaten/kota dan salah satunya Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.
Kunjungan ini terdiri dari dua agenda utama, yakni audiensi dengan pemerintah daerah dan kunjungan ke SMP Negeri 1 Dolopo dan SD Negeri Bangunsari 03 untuk memotret berbagai praktik baik implementasi Kurikulum Merdeka serta memantau persiapan Asesmen Nasional.
Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro, menyambut Tim BSKAP secara langsung di Kantor Bupati Madiun. Ia menekankan pentingnya pendidikan karakter demi perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia dan kunci dalam menanggulangi berbagai problematika sosial di masyarakat.
Baca Juga: Banyak Miskonsepsi Terhadap Kurikulum Merdeka, Ini yang Bisa Dilakukan Para Guru
“Saya suka dengan Kurikulum Merdeka karena kurikulum ini salah satunya mendorong anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat anak. Kami mengimbau sekolah untuk memilih kurikulum apa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah,” tuturnya di aula Kantor Bupati Madiun, Senin 25 Juli 2022.
Sementara itu, Sekretaris BSKAP, Suhadi, menjelaskan langkah kebijakan kurikulum yang Kemendikbudristek lakukan. “Kurikulum harus dinamis untuk menyesuaikan dengan situasi ada demi penguatan pembelajaran untuk anak didik. Kurikulum Merdeka bukan menggantikan, tetapi muncul sebagai pilihan yang harapannya dapat menjadi solusi,” tuturnya.
Suhadi juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah. “Kita perlu sinergi, baik dari pelaksana maupun tim di sekitar pelaksana. Kita membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, dan para pengawas satuan pendidikan. Dukungan ini harapannya dapat menguatkan kolaborasi dan meredam terjadinya miskonsepsi dalam implementasi Kurikulum Merdeka,” ujarnya.
Baca Juga: Waduh! Masih Banyak Pihak yang Miskonsepsi Implementasi Kurikulum Merdeka
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Siti Zubaidah, mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka memang baru, tetapi dari kebaruan ini mendorong pelaku pendidikan melakukan perubahan dan kembali belajar.
