Network
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Organisasi, Anindya Bakrie menyampaikan, pemerintah perlu membuat daftar okupasi pekerjaan kritis dan memilah tenaga ahli yang harus disegerakan dan dipersiapkan karena bagaimana pun dengan adanya pandemi ini kebutuhan terkait hal itu akan semakin cepat dibutuhkan.
“Sebelum pandemi saja, World Economic Forum menyebutkan bahwa pada tahun 2025, sebanyak 85 juta pekerja, seperti data entri, akuntansi, dukungan administrasi akan menurun dan 95 juta pekerjaan dengan kompetensi baru akan muncul," katanya.
Baca Juga: Kemendikbudristek Siapkan Rp270 Miliar untuk Kampus Merdeka Vokasi, Ini Cara Mendapatkannya
Nah, kita ketahui pada Februari 2020 (awal pandemi) yang bekerja di Indonesia itu ada 131 juta orang dan Agustus 2020 (pertengahan pandemi) jumlah itu menurun tinggal 128.45 juta. "Artinya ada penurunan tiga juta orang,” tutur Anindya.
Menurut Anindya, gabungan dari dua angka ini membuat kita harus waspada karena adanya disrupsi ganda (double disruption), yaitu pandemi dan digitalisasi.
Kemudian, melihat UMKM yang jumlahnya 97% dari penggerak perekonomian, penting sekali untuk dibuat suatu SDM yang kompeten, terampil, kreatif, dan inovatif.
Baca Juga: Merdeka Belajar 11: Kolaborasi Jadi Kunci Sukses Kampus Merdeka Vokasi
Selanjutnya, Dirjen Wikan mengungkapkan, anggaran beasiswa LPDP yang diberikan kepada Ditjen Diksi tahun ini terasa begitu istimewa, karena tahun ini LPDP mengalokasikan berbagai skema beasiswa, khususnya untuk insan vokasi, baik untuk tingkat SMK, maupun Perguruan Tinggi Vokasi.
"Ditjen Diksi juga diberikan keleluasaan untuk menentukan skema beasiswa seperti apa yang tepat untuk pengembangan pendidikan vokasi secara spesifik," katanya yang menambahkan Ditjen Diksi diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria persyaratan sekaligus melakukan seleksi calon penerima beasiswa.***
