JURNAL SOREANG - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) dan Wakil Delegasi Tetap (Wadetap) untuk UNESCO tahun 2023, di Bali baru-baru ini.
Rakor ini bertujuan untuk memastikan kebijakan Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan termasuk yang ada di luar negeri.
"Di dalam tiga tahun terakhir, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah digaungkan oleh Mas Menteri Nadiem. Dua puluh empat episode Merdeka Belajar yang sudah kita luncurkan tentu membutuhkan dukungan semuanya, termasuk dari Atdikbud dan Wadetap di negara penugasan masing-masing,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti.
Suharti mendorong para Atdikbud dan Wadetap untuk meningkatkan kerja sama dengan negara lain terutama di bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi.
“Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita yang ikut program Kampus Merdeka, termasuk juga para dosen dan guru yang akan melanjutkan pendidikan di luar negeri bisa terlaksana dengan baik,” ujar Suharti.
Baca Juga: Festival Kurikulum Merdeka Hadirkan Cerita Menarik dari Berbagai Daerah di Indonesia, Apa Saja?
Di samping itu, Suharti juga berharap agar para Atdikbud dan Wadetap dapat menjadi mata dan telinga dalam mempelajari kebijakan-kebijakan yang dimiliki negara lain untuk meningkatkan kinerja di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
“Banyak negara-negara maju yang sudah memiliki kebijakaan-kebijakan, mungkin perlu kita dengar dan perlu kita ketahui. Bukan berarti semuanya harus dicontoh dan diujicobakan di Indonesia, tetapi mempelajari apa yang mereka lakukan. Bagaimana program-program tersebut bisa meningkatkan kinerja di bidang pendidikan dan kebudayaan,” imbuh Suharti.
Senada dengan hal itu, Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Media dan Komunikasi, Muhammad Heikal menyampaikan bahwa Merdeka Belajar tidak hanya sebagai kebijakan tetapi menjadi sebuah gerakan yang harus dilakukan secara bersama-sama.
“Tanggung jawab kita, mendorong untuk semakin banyak pihak yang merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan ini agar berlanjut dan menjadi gerakan,” ucap Heikal.
Untuk itu, kepada Atdikbud dan Wadetap untuk UNESCO, Heikal menyampaikan tujuh arahan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbdristek), Nadiem Anwar Makarim.
Pertama, berupaya untuk menghadirkan beasiswa luar negeri bagi pelajar dan mahasiswa dari perguruan tinggi akademik maupun vokasi, serta guru, dosen, dan pelaku budaya untuk program gelar ataupun nongelar.
Kedua, meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) akademik dan vokasi. “Baik itu pertukaaran mahasiswa untuk belajar di kampus maupun magang di perusahaan kelas dunia,” tutur Heikal.***