JURNAL SOREANG- Sapa GTK episode ke-11 yang kembali digelar oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengangkat tema “Implementasi Kurikulum Merdeka”.
Acara yang disiarkan melalui YouTube Ditjen GTK Kemdikbud RI tersebut membahas proses pendaftaran di tahun ajaran 2023 yang berfokus kepada kebijakan, praktik baik, dan call to action.
Oleh karena itu, penting bagi satuan pendidikan untuk mencermati potensi sekolah dan mempertimbangkan pilihan model Kurikulum Merdeka sebelum melakukan pendaftaran yang telah dibuka sejak 6 Februari lalu hingga 31 Maret mendatang.
Pada kesempatan ini, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka bukan hanya menyangkut soal perubahan administratif, seperti perubahan istilah dan format dokumen.
Lebih dari itu, penerapan Kurikulum Merdeka adalah momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktik pembelajaran.
“Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Para guru tidak (perlu) terburu-buru dalam mengajar dan pembelajaran (sehingga) bisa lebih mendalam, karena kurikulum ini berfokus pada materi esensial,” kata Nunuk yang disampaikan secara daring pada Rabu 15 Februari 2023.
Nunuk Suryani mengungkapkan, salah satu keunggulan Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila akan memberi waktu lebih banyak bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata.
Baca Juga: Soal Penerapan Kurikulum Merdeka, Kemendikbud Ristek Masih Ukur Kesiapan Sekolah
Dengan demikian, Kurikulum Merdeka kata dia, akan memberi kesempatan bagi semua peserta didik di Indonesia untuk menjadi pemelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter Pancasila.
“Kurikulum Merdeka juga memberikan fleksibilitas dan dukungan bagi pendidik untuk bergotong-royong menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan,” lanjut Nunuk.
Salah satu pembicara yakni Imam Firmanto, Guru SMA Negeri 20 Konawe Selatan, mengungkapkan, meskipun sekolahnya masih jauh dari kondisi ideal, tetapi mereka memilih untuk melakukan implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri karena melihat kondisi pendidikan siswa di daerah mereka timpang dengan daerah lain.
“Sekolah kami mengambil keputusan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri karena kami mengamati dari tahun ke tahun, input atau yang masuk ke sekolah kami dari sisi kognitif itu menengah ke bawah, baik dari sisi ekonomi,” kata Imam.
Ia menyampaikan bahwa kemampuan awal siswa sangat rendah, termasuk dari sisi karakter dan keterampilan sehingga membutuhkan ‘sentuhan’ dari guru-guru.
Kekurangan ini, menurut Imam, sangat sesuai dengan intisari atau karakter Kurikulum Merdeka dengan fleksibilitasnya, termasuk bagaimana mengakomodir kebutuhan peserta didik sehingga kebutuhan pembelajaran mereka dapat terpenuhi dan dapat mengejar ketertinggalan pembelajaran mereka.***
Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang, FB Page Jurnal Soreang, YouTube Jurnal Soreang, Instagram @jurnal.soreang, dan TikTok @jurnalsoreang