JURNAL SOREANG- Sebagai salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan (Ditsuslat) semakin memantapkan program-programnya dalam mendorong lahirnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
Terlebih sebagai pendidikan non-formal, kursus dan pelatihan diperkuat dengan tujuan mempersiapkan SDM yang siap kerja sesuai kebutuhan industri melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan siap berwirausaha melalui program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).
Sejak dibentuk pada 2006 di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Ditsulat telah menjadi direktorat yang memberikan layanan pendidikan non formal berupa kursus dan pelatihan bagi masyarakat.
Baca Juga: Kemendikbudristek Dorong Lembaga Kursus dan Pelatihan Jadi Akademi Komunitas
Dua tahun belakangan berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Ditsuslat terus melakukan pengembangan dan penguatan program pendidikan non-formal sebagai bagian dari visi Merdeka Belajar. Penguatan dan pengembangan program terus dilakukan sejak dari hulu hingga ke hilir.
Direktur Kursus dan Pelatihan, Wartanto mengatakan penguatan dan pengambangan program tidak hanya berfokus pada keahlian dan keterampilan peserta didik.
Naamun juga mempersiapkan lembaga-lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan (LKP) sebagai instrumen pendidikan non-formal yang benar-benar mampu melatih peserta didiknya sesuai kebutuhan industri.
Baca Juga: Ini yang Diharapkan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Saat Pandemi
Menurut Wartanto, Ditsuslat telah mengharuskan setiap LKP untuk menjalin kerja sama dengan industri, melengkapi fasilitas/infrastruktur sesuai perkembangan di dunia industri, serta harus adanya manajemen yang melek digital, hingga pemasaran program.
“Kerja sama LKP dengan industri sendiri dilakukan agar memiliki kurikulum dan instruktur sesuai perkembangan industri serta kesempatan magang bagi peserta didik. Inilah yang disebut penguatan program dari hulu,” kata Wartanto di Jakarta, pada Jumat (28/10).
Sementara di hilir, Ditsuslat menurut Wartanto, memastikan anak-anak yang dididik dalam program PKK akan mengikuti uji untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pengesahan atas kompetensi sesuai kebutuhan industri yang telah dikuasainya pada akhir program.
Kegiatan uji kompetensi ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi sebagai lembaga resmi yang diakui pemerintah dan berdiri secara independen.***