JURNAL SOREANG- Program Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan bagian dari upaya Kemendikbudristek yang bertujuan mendorong mahasiswa agar bisa menguasai beragam kompetensi sesuai dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
"Program ini memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dan mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang disukai," kata Sekretaris Prodi PGSD FKIP Universitas Pasundan, Rina Indriani, M.Pd, Senin 27 Desember 2021.
Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) terdiri dari pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik dan bela negara.
"Selain itu, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya baik di dalam perguruan tingginya maupun di luar perguruan tinggi dengan bobot sks tertentu," katanya.
Kebijakan MBKM memberikan harapan besar bagi prodi khususnya Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unpas untuk mampu berkembang dengan cepat dalam pengembangkan mutu institusi dengan cara melakukan pembaharuan kurikulum.
"Kebijakan ini mampu mencetak calon guru profesional di bidang ke-SD-an, mampu bersaing di dunia kerja dengan memiliki soft skills dan hard skills, memiliki high order thinking skills, kepemimpinan serta mampu menyinergikan antara tuntutan kehidupan modern dengan nilai-nilai keislaman dan budaya sunda yang merupakan bagian dari visi Unpas," katanya.
Oleh karena itu, kurikulum MBKM prodi PGSD FKIP Unpas telah dibuat secara matang, sehingga rancangan kurikulum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis, ideologis, filosofis, yuridis, psikologis, dan dapat dibuktikan secara praktis dengan standar OBE (Outcome Based Education) dan KKNI sebagai pijakan untuk menghasilkan lulusan berkualitas.
"Implementasi program MBKM yang diterapkan di prodi PGSD FKIP Unpas sudah berjalan dengan baik, dan mampu meningkatkan hard skills dan soft skills mahasiswa," katanya.
Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM yang diikuti adalah program pertukaran mahasiswa tahun 2021 sebanyak 8 orang, 24 orang mahasiswa mengikuti Kampus Mengajar Angkatan ke-1, 15 orang mahasiswa mengikuti Kampus Mengajar Angkatan ke-2 dan 1 orang mahasiswa mengikuti magang independen tahun 2021.
Baca Juga: Program Kampus Merdeka Berjalan Hampir 2 Tahun, Wow! Warga Kampus Beri Skor 91
"Selain itu, 5 orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang mengikuti Kampus Mengajar 1 dan 7 DPL yang mengikuti Kampus Mengajar Angkatan ke-2. Adapun 2 orang dosen yang mengikuti Modul Nusantara dalam kegiatan pertukaran mahasiswa," katanya.
Prodi PGSD FKIP Unpas juga sudah melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuan baik dalam kampus maupun luar kampus serta turut berpartisipasi dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan program MBKM.
"Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) Prodi PGSD FKIP Universitas Pasundan pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, diperoleh informasi bahwa kebijakan MBKM Kemenristekdikti sangat memberikan manfaat positif," ujarnya.
Baca Juga: Nadiem Makarim Mengaku Merdeka Belajar Adalah 'Virus', Berikut Penjelasannya
Manfaat yang diperoleh universitas adalah mendukung perguruan tinggi untuk mencapai IKU, serta penerapan berbagai kajian, inovasi dan kreatifitas yang dihasilkan dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan.
"Selain itu, sebagai upaya pembaharuan kurikulum Prodi PGSD FKIP Unpas dengan kurikulum MBKM termasuk prosedur konversi dan pengakuan kredit perkuliahan dalam menyesuikan dengan kebutuhan di lapangan kerja," ucapnya.
Sedangkan bagi mahasiswa, adanya program MBKM sangat menguntungkan, antara lain peningkatan kompetensi, dan pengalaman baru (new experiences) sesuai kebutuhan, mampu mengembangkan diri khususnya kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal, mendapatkan pengalaman nyata di lapangan, mampu mengasah kemampuan berpikir ktitis dan pemecahan masalah dan mendapatkan konversi SKS.
"Adapun kekurangannya adalah kurangnya sosialisasi dengan baik sehingga sebagian dosen dan mahasiswa tidak mengetahui secara penuh mengenai 9 program BKP MBKM," katanya.
Kritik dan saran dari dosen, mahasiswa, mitra dan tenaga kependidikan PGSD FKIP Unpas yaitu kebijakan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan terus disosialisasikan kepada universitas, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan mitra sehingga memudahkan di dalam mendapatkan informasi terkait MBKM.
"Sistem MBKM Kemristekdikti pun harus lebih mantap, dan mempuni dalam manajerialnya, serta sebaiknya adanya komunikasi yang mudah direspon oleh help desk MBKM ketika ada kendala yang dihadapi dosen, mahasiswa, guru pamong, dan tenaga kependidikan diberikan informasi mengenai program dan kebijakan MBKM," katanya.
Selain itu, berkaitan dengan teknis pelaksanaan, penilaian asesmen dosen dan guru pamong, pendanaan, dan lain sebagainya, alangkah baiknya disediakan panduan yang lebih rinci dari hulu sampai hilir.
"Jika memungkinkan sebaiknya adanya sistem notifikasi informasi melalui HP dan email ketika ada informasi penting mengenai kegiatan program yang diikuti mahasiswa dan dosen pada program MBKM, serta langsung dapat terhubung ke URL dimana informasi tersebut tersedia," katanya.
Selain itu, perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak pengguna yaitu mitra di sekolah maupun industri.
" Jumlah SKS yang di MBKM kan sebaiknya jangan lebih dari 60% dari total kewajiban mahasiswa mengambil SKS di Perguruan Tinggi," katanya. ***