Network
JURNAL SOREANG- Persoalan investasi dan perizinan penjadi masalah krusial di UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR. Anggota Komisi IV DPR, Hj Nevi Zuairina, menyoroti persoalan investasi dan perizinan yang tidak proporsional pada kewenangan pemerintah yang sangat besar.
"Kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah ini tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pangawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administrasinya," kata Nevi saat dihubungi, Senin, 12 Oktober 2020.
Wakil rakyat asal Sumatera Barat ini mengkahwatirkan aset negara ini digerogoti baik orang dalam maupun orang luar.
Baca Juga: Liga Inggris 2020-2021 Catat Rekor Penalti Terbanyak, Jamie Vardy Paling Diuntungkan
"Aset negara berubah menjadi aset pribadi atau lembaga. Harus ada lembaga pengawas yang memiliki kekuatan cukup karena pada UU Cipta kerja yang berkaitan dengan investasi pemerintah pusat, maka pemerintah dapat membentuk lembaga baru berupa lembaga Pengelola Investasi atau LPI," urai Nevi.
Politisi PKS ini mengkritisi yang selalu digaungkan pemerintah tentang UU Cipta Kerja mempermudah Investasi.
