Network
JURNAL SOREANG- Partai Golkar menghormati jika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dan keberatan terhadap UU Cipta Kerja khususnya para buruh dan mahasiswa. Hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi politiknya.
"Kami tentu mengapresiasi bagi para mahasiswa dan para buruh yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara damai dan tertib," kata Ketua DPP Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Sjadzily, dalam pernyataannya, Minggu, 11 Oktober 2020.
Lebih jauh Ace Hasan berharap mereka juga dapat berpikir dengan jernih dan membaca kembali secara komprehensif UU Cipta Kerja ini.
Baca Juga: Akan Terus Menolak. Mahasiswa, Buruh Dan Petani Sampai Menang
"Penyampaian pendapat tentu harus dilakukan tidak dengan melanggar aturan dan merugikan serta merusak fasilitas publik. Toh fasilitas yang dirusak itu juga milik rakyat juga," ujarnya.
Hanya, Ace Hasan menyayangkan adanya orang-orang seperti Rocky Gerung yang selalu memperkeruh suasana dan memanfaatkan situasi politik saat ini.
"Bukannya memberikan argumen yang masuk akal agar anak-anak itu tidak termakan hoaks, justru orang ini bertendensi menjustifikasi tindakan anarkistis yang dilakukan oleh oknum demontran," ucap Ace yang juga wakil ketua Komisi VIII DPR.
Baca Juga: Terungkap, Begini NIke Menyulap Botol Bekas Disulap Jadi Jersey Resmi Liverpool 2020-2021
Dia menambahkan, tujuan UU Cipta Kerja ini justru untuk mewujudkan Kesejahteraan rakyat melalui iklim dunia usaha yang sehat dan iklim investasi sehingga pertumbuhan ekonomi kita berkualitas.
"UU Cipta Kerja ini sesungguhnya untuk masa depan anak-anak bangsa agar bangsa ini jangan sampai terjebak menjadi bangsa berpenghasilan menengah (middle income trap) akibat birokrasi yang berbelit-belit, dan perizinan yang lama dan tdk jelas. UU ini justru melindungi UMKM dan mempermudah izin berusaha yang selama ini di Indonesia jauh tertinggal," katanya.
Partai Golkar sangat percaya mahasiswa dan organisasi buruh menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang baik dan tidak merusak fasilitas publik yang dibiayai oleh uang rakyat juga.
Baca Juga: Golongan Buruh ini Tak Pernah Demonstrasi, Padahal Upahnya Paling Rendah
"Kami menyayangkan jika ada pihak-pihak yang bermain di air keruh dengan memanfaatkan situasi politik saat ini dengan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Ada cara yang lebih baik melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini jelas diatur dalam konstitusi kita," katanya.***
