Network
Kenetralan itu juga dijaga, dengan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Menurutnya, konsultasi tersebut sangat penting karena warga LDII juga banyak yang menjadi calon legislatif, “Jangan sampai masjid atau tempat ibadah menjadi tempat ajang kampanye, baik sebelum dan saat masa kampanye,” tuturnya.
Konsultasi dengan pemangku kepentingan pelaksanaan Pemilu tersebut, juga sebagai upaya agar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII pada 7-9 November 2023 nanti, bersih dari unsur-unsur kampanye partai politik.
Sementara untuk persiapan Rakernas, KH Chriswanto menuturkan pihaknya melaporkan kepada Presiden Jokowi, untuk mengundang para pejabat negara.
Di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pariwisata dan Ekomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementrian Agama, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan pihak-pihak lain.
“Pembekalan dari para pejabat dan lembaga negara tersebut, kami jadikan materi menyusun rekomendasi, untuk langkah strategis organisasi, sekaligus memberikan arahan kepada warga LDII di seluruh Indonesia," katanya.
Kegiatan akbar yang dihadiri 1.500 orang secara langsung dan akan disaksikan secara virtual di 500 lokasi di seluruh Indonesia.
Baca Juga: LDII Jabar Gelar Sosialisasi Penguatan Kelembagaan, Persiapan Pemilu 2024?
