Network
JURNAL SOREANG - Piar Pratama Samsudin ketua umum komite pencegahan korupsi Jawa Barat, kembali mendatangi KPK di Jakarta, Selasa 25 Juli 2023.
Kedatangan dirinya ke gedung merah putih tersebut, untuk memberikan dokumen tambahan terkait laporan dugaan korupsi yang terjadi di kabupaten Bandung.
Tanpa didampingi siapapun, Piar Pratama mendatangi lembaga antirasua dengan membawa map dokumen laporan yang diminta pihak KPK.
Baca Juga: Diskominfo Ajak Warga Bojongsoang untuk Go Digital Lewat Festival Diskominfo
Kepada JurnalSoreang.com, Piar Pratama menjelaskan, dirinya datang untuk memenuhi kelengkapan dokumen laporan dugaan Tipikor di kabupaten Bandung yang melibatkan beberapa oknum pejabat.
"Ya, saya datang untuk memberikan dokumen tambahan terkait adanya dugaan Tipikor di kabupaten Bandung yang melibatkan beberapa oknum pejabat," kata Piar.
Menurut Piar, beberapa waktu lalu, dirinya menyampaikan laporan dan saat ini sedang ditangani KPK dan Kejaksaan.
"Laporannya sedang ditangani, saya datang untuk memberikan kelengkapan berkas untuk memudahkan penanganan yang dilakukan penyidik KPK dan Kejaksaan," jelasnya.
Baca Juga: Kylian Mbappe, Mau Kontrak 10 Tahun atau Angkat Kaki dari PSG?
Lebih lanjut Piar mengatakan, dugaan Tipikor yang sedang ditangani KPK dan Kejaksaan melibatkan oknum pejabat dinas dan DPRD Kabupaten Bandung.
"Maaf, saya tidak bisa memberikan penjelasan secara detail karena sudah menjadi ranah penyelidik dan penyidik KPK dan Kejaksaan," akunya.
Piar menambahkan, terkait kasus dugaan Tipikor yang dilaporkan sudah dalam proses dan beberapa pihak sudah diminta keterangan.
"Menurut info yang saya terima, perkara laporan sedang dalam proses dan beberapa pihak terkait sudah dimintai keterangannya," terangnya.
Baca Juga: Begini kondisi Plaza Semanggi di Jakarta Selatan, Netizen: Sepi Banget
Piar menegaskan, untuk mengawal semua laporan dugaan Tipikor di Kabupaten Bandung tersebut, melalui lembaga yang dipimpinnya sudah membentuk tim investigasi khusus.
"Betul, saya sudah membentuk tim satuan investigasi khusus untuk mengawasi kinerja penyidik dan jaksa, khawatir ada kongkalingkong," katanya.
Dengan membentuk tim khusus tersebut, kata Piar, pihaknya bisa mengambil langkah serius ketika ditemukan ada oknum penyidik atau jaksa yang bermain dalam penanganan kasus tersebut.
"Kalau ada yang kongkalingkong, tentu kami akan mengambil langkah serius dan melaporkan ke Kejagung, Komisi Kejaksaan kalau penanganan tidak dilakukan secara profesional," tegasnya.
Oleh karena itu, Piar mengajak seluruh lapisan masyarakat kabupaten Bandung untuk memanjatkan doa agar APH bisa mengungkap oknum pejabat yang diduga korupsi.
"Ya kita doakan saja karena APH sedang bekerja, semua pasti ingin cepat, tapi kan ini kasus korupsi tentu harus benar benar ekstra dalam menentukan sikap," katanya.
Piar menambahkan, selain melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat, dirinya juga sedang mengkaji temuan di BUMD.
"BUMD ada temuan, jadi untuk BPR Kertaraharja tinggal nunggu hasil kajian data. Kasian dong Pemda kabupaten bandung kalo BPR itu 'Bokbrok', maka seluruh direksi harus bertanggung jawab," pungkasnya.***
