DPD KNPI Kabupaten Pulau Morotai Mendesak KPK Periksa Kepala Keuangan, Ini Deretan Masalahnya

- 8 Juni 2023, 07:44 WIB
DPD KNPI Kabupaten Pulau Morotai Mendesak KPK Periksa Kepala Kauangan Kabupaten Pulau Morotai, Ini Deretan Masalahnya.
DPD KNPI Kabupaten Pulau Morotai Mendesak KPK Periksa Kepala Kauangan Kabupaten Pulau Morotai, Ini Deretan Masalahnya. /Ranto Daeng Bedu /Jurnal Soreang

JURNAL SOREANG - DPD KNPI Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kepala Badan Pengelolaan Kauangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Morotai Suryani Antarani.

Diketahui suryani antarani sebelum menjabat sebagai kepala keuangan daerah pada tahun 2019-2021 suryani menjabat sebagai kepala Dinas Kecamatan dan perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Namun hal ini bukan tidak menimbulkan masalah melainkan terdapat sejumlah program DKP yang bermasalah dan sampai saat ini DKP di masa kepemimpinan Suryani Antarani tidak perna di evaluasi oleh BPK ataupun KPK terkait beberapa dugaan penyelewengan anggaran.

Baca Juga: Siap – siap Cuan Saham, 7 Saham Yang Akan Bagi Dividen Bulan ini

Hal ini sebagaimana yang disampaikan Sekretaris KNPI Fihir ihir Ali. Menurutnya ada sejumlah program bermasalah di DKP pada masa suryani antarani menjabat.

"Misalnya Proyek pembuatan kapal tangkap fiberglass seberat 1,5 GT dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Pulau Morotai tahun 2019, dan mungkin masih banyak yang belum tercium," kata Fihir dalam keterangan tertulisnya yang diterima Jurnal Soreang di Daruba pada, Rabu 7 Juni 2023 malam WIT.

"Suryani antara ini juga pernah dengan arogansinya memerintahkan beberapa dinas dengan sikap yang tidak mencerminkan sebagai ASN, dimana hanya karena ucapan benny laos pada saat itu soal suryani antarani mau di geser ke Sekda dia suda seperti mendapat wahyu dari langit," kata Fihir mejelaskan.

Baca Juga: Pratama Arhan Bantu Tokyo Verdy Menang Lewat Gol Lemparan Jarak Jauh

Menurut Fihir pejabat daerah seperti itu sangat lah rusak. "Kan rusak pejabat daerah yang seperti kehausan jabatan seperti itu," sambungnya.

"Coba saja baca kembali tayangan berita di media PoskoMalut. Pada, Selasa, 14 Januari 2020 lalu Kan mental seperti itu kalu dipilih oleh Pj bupati untuk posisi plt sekda, berarti otak pj bupati sudah tidak sehat," tambah Fihir Ali menegaskan.

Fihir Ali juga mengingatkan bahwa masa lalu kaban keu waktu menjabat sebagai kadis Kelauatan dan perikanan juga terdapat rentetan masalah di jabatan yang semntara dia emban sebagai kaban Keu yakni laporan dana COVID-19 yang perna di demo oleh teman-teman mahasiswa dan lari dari pangilan kepolisian untuk di mintai keterangan.

"Kaban keu itu selain dari arogansinya, dan suka buat masalah di beberapa proyek, juga ternyata tidak memiliki kemampuan memberikan penjelasan terkait dugaan-dugaan kasus penyelewengan anggaran ke publik," pungkasnya.

Baca Juga: Amy Pascal Pastikan Spider – Man versi Miles Morales Akan menjadi Live Action

"Buktinya soal dana PEN waktu di mintai keterangan dari teman teman media dia nk coment bahkan ada bebeberapa teman teman wartawan yang sengaja di blokir oleh Suryani antarani, bayangkan betapa sombongnya dia", tuturnya.***

Editor: Rustandi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x