Network
JURNAL SOREANG - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta agar lima oknum polisi yang diduga sebagai calo rekrutmen Bintara Polda Jawa Tengah diproses hukum dan dipecat dari Polri.
"Kami juga mendorong proses hukum tegas kepada para pelanggar agar dikenai sanksi etik berupa pemecatan (PTDH) dan pidana penyuapan," ujar Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti dalam keterangannya, Selasa 7 Maret 2023.
Selain itu, ia juga meminta para orangtua calon siswa Bintara yang melakukan penyuapan kepada lima oknum polisi tersebut turut diproses pidana.
Baca Juga: Menkeu Soal Enam Perusahaan Milik Eks Pejabat Pajak Rafael Alun: Semua Sudah Diperiksa
"Selain itu, kepada orang yang bersedia menyerahkan uang untuk tujuan diloloskan, maka yang bersangkutan juga harus diproses pidana penyuapan," tegasnya.
Poengky menekankan, keputusan ini diambil sebagai efek jera, baik bagi penerima maupun pemberi suap.
"Sehingga pemberi dan penerima sama-sama diproses pidana agar ada efek jera," sambung Poengky.
Ia menyesalkan adanya praktek suap dalam proses rekrutmen anggota Polri.
"Kami sangat menyayangkan masih adanya praktek suap dalam seleksi anggota Polri," tutur Poengky.
Menurutnya, tindak pidana ini bentuk pengkhianatan terhadap institusi Korps Bhayangkara.
"Mereka coba-coba menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara melakukan kejahatan suap," sesalnya.
Poengky menjelaskan, Polri telah menerapkan sistem BETAH (Bersih, Transparan, Akuntable, dan Humanis) dalam proses seleksi calon anggota.
"Kami melihat, sistem BETAH dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri sudah berjalan dengan baik," bebernya.
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Jenguk David, Doakan Kesembuhan dan Beri Dukungan Moral
Hal ini merupakan bentuk keseriusan Polri untuk memberantas kelompok yang menyalahgunakan wewenang.
"Tetapi jika masih saja ada yang coba-coba melakukan kejahatan, kami mendorong ada evaluasi agar pelaksanaan seleksi ke depan menjadi lebih baik lagi," tegas Poengky.
"Ikuti Selengkapnya Artikel Kami di Google News"***
