Network
Namun, yang menjadi masalah, kuota khusus untuk perorangan itu kemudian diperjualbelikan oleh mafia di Arab Saudi dan di Indonesia, katanya.
“Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah Arab Saudi dan juga tidak bisa menyalahkan pemerintah Indonesia, karena kuota Furoda ini di luar kuota resmi negara kita. Tapi, kuota Furoda ini dari dulu dibisniskan oleh mafia broker visa.” ujarnya.
Mafia itu menawarkan kuota khusus ini kepada calon jamaah haji, dan peminatnya ribuan karena iming-imingnya tidak perlu antri puluhan tahun, dan bisa langsung berangkat haji.
Buntutnya, calon jamaah haji Indonesia yang menjadi korban karena kuota Furoda ini visa yang mereka bawa ternyata tidak ditemukan dalam sistem imigrasi di Arab Saudi, sehingga dideportasi.
Padahal, mereka sudah membayar mahal dan jauh di atas ONH maupun haji plus, karena ada yang membayar Rp 300 juta dan bahkan sampai Rp 500 juta per orang.
Karena itu, Holil meminta pemerintah Arab Saudi dan Indonesia untuk lebih serius mengevaluasi visa haji Furoda ini karena berpotensi merugikan banyak jamaah.
“Kalau pun mau dilegalkan, visa Furoda ini bisa dijadikan visa khusus yang dikelola secara resmi melalui Kemenag,” katanya.
“Jika itu terjadi, maka kewenangannya harus melalui PIHK, yaitu Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang resmi dan memiliki ijin dari pemerintah.Jadi semua mesti duduk bersama membahas masalah ini, sehingga kasus kerugian karena visa Furoda ini bisa dihentikan,” ujar Holil. ***
