Network
JURNAL SOREANG - Status perkara dugaan kasus tindak pidana garong uang rakyat (korupsi) di Krakatau Steel dinaikan menjadi penyidikan oleh Kejaksaan Agung.
Perkara yang statusnya dinaikan menjadi penyidikan tersebut terkait proyek pembangunan pabrik blast furnace PT Krakatau Steel.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Supardi mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait potensi kerugian negara dalam kasus tersebut.
Baca Juga: WAW! Raffi Ahmad Unggah Video Call dengan Miyabi dan Ajak Maria Ozawa ke Rumahnya di Andara
"Yang jelas kami sudah ke BPKP, semacam sudah ada kesepakatan clear akan naik ke penyidikan. Jadi kami sudah ada diskusi, sudah clear,” ungkap Supardi dalam keterangannya, dikutip dari PMJ News, Kamis 3 Maret 2022.
Dijelaskan Supardi, terkait kasus ini, penyidik Jampidsus Kejagung telah koordinasi dengan BPKP.
"Sehingga dalam waktu dekat Jampidsus Kejagung akan mengumumkan kerugian rill terkait perkara tersebut," terangnya.
Baca Juga: Jadwal Acara Trans TV, Sabtu, 5 Maret 2022: Bioskop Trans TV: The Big Short dan God of Gamblers 2
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut awalnya proyek pembangunan pabrik Blast Furnace (BFC) tersebut dilaksanakan oleh Konsorsium MCC CERI (China) dan PT Krakatau Engineering sesuai hasil lelang tanggal 31 Maret 2011 dengan nilai kontrak Rp6,92 triliun.
Kontrak tersebut telah dibayarkan ke pihak pemenang lelang senilai Rp5,3 triliun, namun demikian pekerjaan kemudian dihentikan pada tanggal 19 Desember 2019, padahal pekerjaan belum 100 persen dan setelah dilakukan uji coba operasi biaya produksi lebih besar dari harga baja di pasar.
