Network
JURNAL SOREANG- Meski penyelenggaraan haji tahun 2022 belum ada kepastian, namun persiapannya harus tetap berjalan.
Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Hal itu dikemukaan wakil rakyat asal Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) H. TB Ace Hasan Syadzily saat menjadi pembicara kunci pada acara Advokasi Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Haji Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Senin 13 Desember 2021 di Cikarang, Bekasi.
Acara tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Hukum seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se Jabar dan.kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah Kemenag kabupaten/kota.
Ace menyebut karena Pemda memiliki peran penting, maka Pemda harus membuat regulasi daerah tentang penyelenggaraan ibadah haji.
Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Juga: Siapa Bilang Biaya Haji di Indonesia Paling Mahal, Kiai Sofyan Yahya: Biaya Haji Indonesia Termurah
"Penyelenggaraan haji ini bukan urusan Kemenag saja. Tapi juga urusan bersama Pemerintah Daerah," katanya.
