Network
JURNAL SOREANG - Akademisi Cross Culture Institute Ali Syarief menilai peluang PKS dan Demokrat kecil untuk mengusung capres di 2024 meski kedua partai oposisi itu berkoalisi.
Menurut Ali Syarief ada faktor yang membuat sulitnya koalisi Demokrat-PKS ikut mencalonkan figur atau kandidatnya sebagai capres atau cawapres di 2024 mendatang.
“Beberapa hari yang lalu Presiden mengundang para ketua umum partai. Ada tambahan partai baru PAN masuk koalisi besar (pemerintah) Jokowi,” katanya, Kamis 9 September 2021 melalui kanal YouTube Ali Syarief-Cross Culture Institute dikutip Jurnal Soreang.
Baca Juga: Perang Baliho Capres 2024 Saat Krisis, Munculkan Misteri dan Teka-teki, Ini Penjelasannya
Artinya, lanjut Ali Syarief, saat ini ada sebanyak 7 partai politik yang berkoalisi dan berada dibarisan pemerintahan bersama PDIP.
“(Sebanyak) 7 partai itu ternyata setelah dihitung-hitung hampir 85 persen (mengisi) kursi di DPR. Nah kemudian PKS dan Demokrat tentunya sisanya tinggal 15 persen,” katanya.
Selain itu, Ali Syarief pun memandang koalisi gemuk di pemerintahan saat ini justru menarik untuk dianalisis termasuk jika bertahan hingga menuju perhelatan Pilpres 2024 mendatang.
“Bahwa dengan keberadaan posisi PKS dan Demokrat yang jumlah kursinya hanya 15 persen itu artinya pada Pilpres 2024 nanti (bila berkoalisi) tidak bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden,” tutur Akademisi Cross Culture Institute itu.
Sebagai informasi, walau perhelatan Pilpres 2024 masih 3 tahun lagi tapi sejumlah pihak mulai bersuara baik membahas tokoh potensial yang berpeluang maju serta soal peluang koalisi.
Suasana menuju Pilpres 2024 pun sempat menghangat usai sejumlah lembaga survei merilis beberapa tokoh yang memiliki potensi cukup besar diusung sebagai capres 2024.
Adapun nama yang muncul itu diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Lalu, ada nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno, kemudian Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Selanjutnya, ada Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Makin Naik Elektabilitasnya sebagai Capres, Ace Hasan: Ini Apresiasi Kinerjanya
Sebelumnya, dalam diskusi yang dilaksanakan akhir Mei 2021 lalu Hasto Kristiyanto sempat menegaskan PDIP tidak mungkin koalisi dengan PKS dan Demokrat di Pilpres 2024.
Lebih jauh, Hasto Kristiyanto pun menyebut ada alasan tertentu partai banteng moncong putih sulit berkoalisi dengan PKS dan Demokrat baik untuk Pilpres maupun di pemerintahan.
Dalam diskusi virtual yang turut melibatkan Sekjen PAN Eddy Soeparno itu, Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP enggan bekerja sama membentuk poros koalisi dengan PKS lantaran basis dan ideologi kepartaian yang berbeda.
Menurutnya, PDIP merupakan partai berideologi nasionalis sedangkan, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) berideologi Islam dan nasionalisme Islam.
Sementara itu soal alasan ogah berkoalisi dengan Partai Demokrat, Hasto Kristiyanto pun memaparkan bila ada perbedaan mendasar dengan PDIP.
Sekjen PDIP itu lantas menyampaikan penilainnya terkait Partai Demokrat yang merupakan partai elektoral sementara partainya berideologi.***
