Network
JURNAL SOREANG – Meski sejumlah pihak yang tak bertanggung jawab kerap melontarkan kritikan yang tak berdasar, larangan mudik Idul Fitri 2021 harus diakui merupakan langkah pemerintah dalam mencegah dan menekan lonjakan penyebaran Covid-19 di tanah air.
Terbukti, masih banyaknya masyarakat yang termakan hoaks dan memaksakan diri untuk mudik, kini telah menimbulkan lonjakan signifikan terhadap kasus positif Covid-19 di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Kudus dan Bangkalan.
Dua wilayah itu bahkan melaporkan kejadian luar biasa (KLB) kasus Covid-19, yang mengakibatkan ruangan isolasi dan intensif di rumah sakit di dua daerah tersebut penuh.
Bupati Kudus HM Hartopo mengakui lonjakan kasus Covid-19 di wilayahnya, terjadi di luar prediksi dirinya dan jajarannya.
Ia mengaku selama ini penerapan protokol kesehatan di Kudus sangat ketat, termasuk selama Kudus melaksanakan vaksinasi sebelum lebaran.
Saat itu, tercatat hanya ada 60 kasus positif Covid-19 di Kudus dan semuanya tanpa gejala.
Baca Juga: Ayo Vaksinasi, Indonesia Sudah Menerima Total 93,7 Juta Dosis untuk Lawan Pandemi Covid-19
Peningkatan yang terjadi diduga akibat adanya pergerakan pemudik ke Kudus saat lebaran 2021 lalu.
“Evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap kejadian ini adalah menutup semua akses keluar-masuk Kadus. Apabila keperluan masyarakat tidak terlalu penting, maka warga yang ingin masuk Kudus diminta putar balik,” tutur Hartopo dalam Dialog Produktif yang diselenggarakan KPCPEN Kamis 10 Juni 2021.
Meskipun demikian, Hartopo melansir bahwa kondisi Kudus saat ini agak melandai kasusnya.
Baca Juga: Kabar Gembira, RSUD Majalaya Punya Kamar Operasi Tekanan Negatif untuk Tangani Pasien Covid-19
“Memang masih ditemui permasalahan seperti perlunya tambahan SDM kesehatan, fasilitas, dan obat-obatan. Maka dari itu, kita mulai mengalokasikan anggaran untuk memenuhinya, sehingga di minggu depan kita bisa maksimalkan pusat-pusat isolasi mandiri warga di Kudus,” katanya.
Peninjauan langsung yang dilakukan Menteri Kesehatan ke Kudus beberapa waktu lalu juga turut mendorong vaksinasi di Kudus dengan mengalokasikan vaksin COVID-19 sebanyak 50 ribu dosis untuk mempercepat vaksinasi di daerah tersebut.
“Sehingga saat ini kita melakukan vaksinasi dengan gencar-gencarnya di Kudus,” ujar Hartopo.
Baca Juga: Hadiri Kegiatan PT Geo Dipa Energi, Satu Wartawan Reaktif Covid-19, BPBD Disinfeksi Sekretariat PWI
Selain di Kudus, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur juga menjadi sorotan nasional karena jumlah keterisian rumah sakit terus bertambah.
“Di RSUD Bangkalan saat ini, dari 150 tempat tidur yang kami sudah terisi 105. Itu sekitar 70 persen jumlah keterisiannya. Kejadian ini bermula 2 minggu pasca lebaran. Puncaknya terjadi pada Jumat dan Sabtu lalu, dengan ratarata pasien yang datang ke RSUD bergejala cukup buruk,” kata Kepala RSUD Bangkalan dr. Nunuk Kristianti.
Selain itu, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung di RSUD Bangkalan juga sampai tertular Covid-19.
“Yang terinfeksi hingga mencapai 20 orang, 10 orang tenaga kesehatan dan sisanya tenaga administrasi,” ujar Nunuk.
Di Bangkalan, Kemenkes juga bergerak cepat dengan memberikan dukungan peralatan dan fasilitas kesehatan. Selain itu, rumah sakit di Surabaya juga disiapkan untuk menjadi rumah sakit penyangga bagi pasien rujukan Covid-19 dari Bangkalan, Madura.
“Saya mengimbau kepada masyarakat agar mengenali gejala Covid-19. Masyarakat diharapkan agar tidak malu memeriksakan diri dan bekerja sama dalam melaksanakan testing agar turut menekan lonjakan kasus Covid-19,” kata Nunuk.
Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Dante Saksono Harbuwono Spd. PD-KEMD, Ph.D, mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bergerak cepat mendukung fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Kudus dan Bangkalan untuk menekan lonjakan kasus.
“Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan dan dibedakan. Untuk daerah-daerah dengan kondisi lonjakan kasusnya tinggi, kita harus memberikan dukungan fasilitas kesehatan seperti bantuan tempat tidur, alat-alat medis, termasuk mendukung persediaan obat-obatan dan menambah alokasi tenaga kesehatan. Kemenkes juga melakukan mitigasi dan evaluasi dalam rangka membantu manajemen pelayanan kesehatan bagi daerah-daerah yang mengalami lonjakan kasus tinggi tersebut,” tutur Dante.
PPKM Mikro yang menjadi langkah antisipasi hingga level RT/RW juga diperketat di daerah-daerah yang belum mengalami lonjakan kasus tinggi.
“PPKM Mikro akan terus kita lanjutkan di 34 Provinsi, sampai kondisi waspada ini kita lampaui dan terbukti mampu menurunkan kasus Covid-19,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kemenkes sendiri sudah memiliki permodelan untuk memprediksi puncak lonjakan kasus Covid-19 pasca lebaran.
“Tingkat kasus kira-kira akan berlangsung selama 6-7 minggu dari puncak mobilisasi. Dengan penerapan PPKM Mikro dan keterlibatan masyarakat secara luas, kita bisa menekan penularan ini,” ucap Dante.
Dante juga mengimbau apabila ada liburan panjang lagi, masyarakat bisa menahan diri dari
melakukan perjalanan.
“Apa yang terjadi adalah tanggung jawab kita bersama. Apa yang terjadi di Kudus tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah Kudus, tapi juga tanggung jawab secara nasional untuk memberikan kontribusi yang efektif,” tuturnya.***
