Network
JURNAL SOREANG - Untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan terus melakukan pengadaan vaksin.
Agar mendapat masukan terkait pengadaan vaksin tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun mengunjungi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, kedua menteri tersebut berkunjung untuk membahas pengadaan vaksin Covid-19.
Baca Juga: Polisi Belum Izinkan Liga 1 Dilanjutkan, M. Iriawan: Kami akan Tunduk dan Patuh
"Hari ini KPK menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audiensi terkait dengan pengadaan vaksin," kata Ipi dilansir ANTARA, Jumat 8 Januari 2021.
Ipi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas terkait perkembangan pengadaan vaksin dan rencana pemberian vaksin.
"Melalui audiensi ini, diharapkan KPK dapat memberikan masukan terkait dengan rencana tersebut," jelasnya.
Baca Juga: Pemberian Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 Belum Final, Ini Penjelasan Kepala BPOM
Menurutnya, kunjungan keduanya diterima oleh dua pimpinan KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Sireger serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan KPK.
Sebelumnya, Alexander Marwata mengaku bahwa lembaganya belum diikutkan dalam pengadaan vaksin Covid-19.
"Kami belum lihat kontrak seperti apa. Akan tetapi, kami percaya pemerintah sudah pertimbangkan segala aspek terkait karena vaksin dibutuhkan hampir semua negara," tuturnya.
Baca Juga: Pemberian Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 Belum Final, Ini Penjelasan Kepala BPOM
Menkes mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan 426 juta vaksin COVID-19 untuk sekitar 181 juta jiwa penduduk Indonesia.
Pengadaan vaksin itu berasal dari perusahaan China Sinovac sebanyak 125 juta vaksin; perusahaan Ameriksa Serikat dan Kanada Novavax sebanyak 100 juta dosis; perusahaan Inggris AstraZeneca sebanyak 100 juta dosis; perusahaan Jerman dan Amerika Pfizer sebanyak 100 juta dosis, serta GAVI sebagai bentuk kerja sama multilateral, Indonesia dapat memperoleh 16—100 juta dosis.
Alex mengatakan bahwa KPK sudah memberikan rekomendasi terkait dengan pencegahan korupsi pengadaan vaksin, karena untuk pengadaan ini membutuhkan dana cukup besar, yaitu sekitar Rp60 triliun.***
