JURNAL SOREANG - Berdasarkan penilaian Economist Intelligence Unit (EIU), kondisi demokrasi di Indonesia masih berada di atas rata-rata global, meskipun belum mencapai tingkat kematangan yang optimal.
Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers Lemhannas dengan tema "Menuju Kematangan Demokrasi Indonesia" yang digelar di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat.
Menurut Andi, demokrasi Indonesia dinilai baik dalam proses pemilihan umum, tetapi masih lemah dalam aspek budaya politik.
Baca Juga: Kunjungan Jurnalis Papua Barat ke Jakarta dan Bandung untuk Tingkatkan Kapasitas Jurnalistik
Kondisi demokrasi nasional juga dikatakan fluktuatif dengan kecenderungan penurunan dalam sembilan tahun terakhir, dan titik tertinggi indeks demokrasi tercapai pada tahun 2015.
Namun, perbandingan dengan Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan adanya anomali.
"Idealnya, pembangunan demokrasi akan sejalan dengan peningkatan dalam pemberantasan korupsi. Namun, di Indonesia, kedua indeks tersebut seringkali bergerak tidak sinkron," jelasnya.
Baca Juga: Kunjungan Strategis Wapres Maruf Amin ke Shanghai: Fokus pada Pangan, Obat Obatan, dan Kosmetika
Secara umum, skor Indeks Kebebasan Indonesia masih di atas rata-rata global dan dinilai unggul dalam pemenuhan hak politik masyarakat.
Namun, aspek kebebasan sipil masih perlu diperbaiki, dengan beberapa isu yang menjadi catatan dalam penilaian Freedom House, seperti penanganan kekerasan di Papua, kasus penuntutan hukum terhadap aktivis berdasarkan UU ITE, dan persekusi terhadap kelompok minoritas.
Sementara itu, tren kebebasan di tingkat global cenderung memburuk. Sejak tahun 2005, lebih banyak negara yang mengalami penurunan skor daripada peningkatan kondisi kebebasan.
Baca Juga: Jadi Lokasi Syuting Film Porno, Pemilik Rumah Kontrakan di Pasar Minggu Jaksel Diperiksa Polisi
Andi juga menjelaskan bahwa kondisi demokrasi di negara-negara ASEAN juga masih belum sepenuhnya matang.
Berdasarkan penilaian EIU tahun 2023, pelaksanaan demokrasi di negara-negara ASEAN berada pada dua spektrum, yaitu demokrasi terbatas atau otoriter.
"Laju pembangunan demokrasi di ASEAN cukup bervariasi. Malaysia, Thailand, dan Indonesia mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar mengalami penurunan atau regresi," ujar Andi.
Baca Juga: Ini Pelatih Tim Saudi Pro League yang Punya Catatan Mentereng
Dalam indeks demokrasi ASEAN, Malaysia menempati peringkat teratas, diikuti oleh Timor Leste di posisi kedua. Indonesia berada di peringkat keempat, di bawah Filipina, dan Myanmar menempati peringkat terakhir.
Meskipun Indonesia masih memiliki ruang untuk kemajuan dalam memperkuat demokrasi, peringkat di atas rata-rata global menunjukkan komitmen negara ini terhadap proses demokratis.
Penting bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dan memperbaiki isu-isu yang masih menjadi tantangan.***