JURNAL SOREANG - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus mendorong utilisasi NIK untuk meningkatkan akurasi pemberian bantuan sosial (bansos). Tujuannya adalah untuk menghindari sengkarut distribusi bansos seperti data ganda dan penerima fiktif.
Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, jika ASN atau pengurus perusahaan menerima bansos, itu bisa menjadi indikasi korupsi.
Oleh karena itu, perbaikan dan pengkinian data bansos sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya bansos salah sasaran dan tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dieksekusi dan Masuk ke Lapas Sukamiskin
Tim Stranas PK telah mengundang kementerian terkait untuk berkoordinasi dalam utilisasi NIK dan optimalisasi interoperabilitas data untuk penyaluran bansos yang lebih akurat.
Pertemuan ini dipimpin oleh Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan, dan dihadiri oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini, serta beberapa pejabat terkait lainnya.
Dari pertemuan tersebut, terungkap bahwa masih ada ribuan ASN, pemilik upah diatas upah minimum kabupaten, dan pengurus atau pemilik Badan Hukum yang terdaftar sebagai penerima bansos namun terindikasi tidak layak menerima. Data tertinggi terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
KPK juga telah mengungkap dugaan tindak pidana korupsi bansos beras di Kemensos, yang merugikan keuangan negara hingga Rp 127,5 miliar.
Baca Juga: Prajurit Aniaya Warga Sipil Hingga Tewas, Panglima TNI Sampaikan Permohonan Maaf
Pahala Nainggolan menyebut bahwa bansos salah sasaran ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 523 miliar setiap bulannya.
Oleh karena itu, perbaharui data bansos di https://cekbansos.kemensos.go.id/ atau di Jaga.id sangat penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Masyarakat juga diharapkan melaporkan jika ada indikasi bansos yang tidak layak diterima.
Dalam upaya meningkatkan akurasi penyaluran bansos, Stranas PK telah berhasil meningkatkan angka padanan NIK dengan DTKS menjadi 98 persen dari sekitar 149 juta DTKS.
Menteri Sosial, Tri Rismaharini, juga telah bersepakat dengan Disdukcapil untuk melakukan pengkinian data NIK setiap bulan agar bansos lebih tepat sasaran dan kerugian negara dapat diminimalisir.
Baca Juga: Ho Chi Minh City Datang Berkunjung, Sekda DKI Siap Kolaborasi Transportasi dan Pariwisata
Jadi, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam memperbaharui data bansos agar bantuan sosial benar-benar diberikan kepada yang layak menerima.
Untuk memeriksa kelayakan penerima bansos, bisa cek di https://cekbansos.kemensos.go.id/ atau di Jaga.id.
Mari kita sama-sama menjaga agar bansos tepat sasaran dan menghindari penyakit bansos ini.***