JURNAL SOREANG- Kali ini ada perkembangan baru soal kondisi Indonesia yang masih dalam jebakan negara berpenghasilan menengah.
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, pada Selasa, 28 Maret 2023.
Rapat tersebut membahas evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas, mengatakan saat ini Indonesia masih berada dalam jebakan negara berpenghasilan menengah.
Hal ini karena rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka waktu 20 tahun adalah 4,01 persen. Sedangkan, Indonesia baru berhasil mencapai angka pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun 2022 lalu.
"Kami menyampaikan dalam skenario yang disusun oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6 persen agar kita mampu graduasi dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau _middle income trap_ karena kita sudah 30 tahun di _middle income trap_," ujar Suharso.
Baca Juga: Jokowi Panggil Kepala PPATK ke Istana Presiden Jakarta, Ada Apa?
Menurut Suharso, terdapat sejumlah faktor yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari produktivitas faktor total Indonesia yang cenderung menurun hingga ketimpangan pendapatan per kapita antarprovinsi di Tanah Air.
Oleh karena itu, Indonesia harus segera memanfaatkan bonus demografi yang masih tersisa 18 tahun untuk melepaskan diri dari rendahnya pendapatan per kapita nasional.
"Contoh Korea Selatan dari (pendapatan per kapita) 3.530 (dolar AS) ketika mereka memulai dengan bonus demografinya dan sekarang tersisa 5 tahun bonus demografinya tetapi mereka sudah sampai dengan 35.000 US Dollar per kapita. Nah kita juga ingin seperti itu," ungkap Suharso.
Selain itu, pada RPJPN 2025–2045 Indonesia juga harus melakukan sebuah transformasi untuk mendorong pembangunan Indonesia yang lebih baik dan mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Maritim yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
Suharso menyebut Bappenas telah menyampaikan sejumlah kerangka pikir yang akan menjadi naskah akademik dalam penyusunan rancangan undang-undang RPJPN.
"Kita juga telah melakukan _review_ terhadap capaian pembangunan selama dua dekade sebelumnya, kita juga memperhitungkan megatren global dan apa yang kita miliki sebagai modal dasar pembangunan dan tentu tantangan-tantangan yang harus kita jawab ke depan dengan paradigma baru, terobosan baru, imperatif, dan kohesif," tutur Suharso.
Presiden Jokowi pun mengingatkan jajarannya untuk memilih strategi besar dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Menurut Suharso, Bappenas telah menawarkan transformasi sosial ekonomi dan tata kelola sebagai strategi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
"Bapak Presiden mengingatkan kami untuk memilih strategi besar karena strategi yang ada di sini sebenarnya adalah RPJP itu sendiri adalah _strategic direction_ yang menjadi pedoman untuk semua _stakeholder_. Tetapi memang diperlukan sebuah strategi besar yang kita akan pilih dalam rangka melakukan itu," ucap Suharso.***
Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang, FB Page Jurnal Soreang, Youtube Jurnal Soreang, Instagram @jurnal.soreang dan TikTok @jurnalsoreang