JURNAL SOREANG - Pemerintah lewat berbagai Kementerian, terus mendukung penyelenggaraan perpustakaan di berbagai daerah.
Hal itu merupakan bagian dari upaya untuk terus menggenjot literasi di masyarakat luas.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Zanariah menhgatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan dukungan pada penyelenggaraan perpustakan lewat beberapa Permendagri dan Keputusan Mendagri.
Baca Juga: Malam Nisfu Syaban 2023 Tiba, Laksanakan Amalan Ini Niscaya Rezeki Lancar dan Melimpah, keuangan Mudah!
"Hal itu membuat indeks pembangunan literasi masyarakat meningkat dan juga kegemaran membaca masyarakat terjadi peningkatan," katanya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023 di Hotel Pullman Central Park Jakarta, Selasa 7 Maret 2023.
Urusan pemerintah bidang perpustakaan yakni pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi, pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik, pengembangan perpustakaan di tingkat daerah provinsi, pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat provinsi.
Selain itu juga pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Sementara isu strategis perpustakaan selama ini yakni minimnya distribusi anggaran pengembangan perpustakaan, kurangnya akses layanan sarana prasarana, kurangnya inovasi layanan khususnya di era 4.0 dan pandemi, kurangnya koleksi dan pemanfaatan, terbatasnya jumlah perpustakaan berstandar nasional dan kurangnya tenaga pustakawan dan pemustaka.
Baca Juga: Jaksa Agung Sebut Ada Temuan Kasus Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN: Informasi dari Erick Thohir
Berdasarkan hasil kegiatan fasilitasi Dokrenda RPJMD dan RKPD yang dilakukan oleh Kemendagri 2021 hingga saat ini, permasalahan anggaran adalah yang paling sering dijumpai mengingat karena adanya refocusing anggaran.
Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Purwanto menjelaskann nilai alokasi dan jumlah pemda penerima alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020 menurun drastis dikarenakan adanya refosing DAK Fisik dalam rangka program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
"Di tahun 2023, Kemenkeu memiliki kebijakan subbidang Perpustakaan Daerah (Perpusda) yakni meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah dalam rangka memperkuat budaya literasi serta meningkatkan ketersediaan sumber daya pengetahuan dan karya intelektual untuk kepentingan pendidikan, trasnformasi pengetahuan dan pembangunan nasional melalui perpustakaan," ungkap dia.
Selain itu juga mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui penyediaan informasi dan pengetahuan terkait pola hidup sehaat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Tak Pernah Kehabisan Hoki! Inilah 3 Weton yang Rezekinya Selalu Mengalir Deras Menurut Primbon Jawa
Pihaknya juga mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) melalui pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan akses layanan perpustakaan yang inklusif.
Kinerja pelaksanaan (kontrak dan penyaluran) DAK Fisik Perpusda pada tahun keempat (2022) mengalami perbaikan yang signifikan dibanding tahun pertama pelaksanaanya (2019). Di sisi lain, pengalokasian DAK Fisik Perpusda masih sangat dipengaruhi usulan.
Untuk itu direkomendasikan mempertahankan kinerja pelaksanaan (kontrak dan penyaluran) DAK Fisik Perpusda dan lebih memperhatikan kebutuhan IPL dan akreditasi Perpusda dalam proses pengalokasian DAK Fisik Perpusda.
Didik Darmanto dari Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan budaya literasi berkontribusi dalam mengasah kepekaan dan tanggung jawab sosial, membangun kepedulian dan penghargaan terhadap hasil karya orang lain, menumbuhkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial (komunikasi, negosiasi, kerja kelompok dan relasi sosial yang baik).
Baca Juga: LPSK Beri Perlindungan Kepada David Korban Penganiayaan Mario Dandy
Bappenas menyatakan bahwa sasaran PP revolusi mental dan pembangunan kebudayaan adalah meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif pada 2024 dengan target mencapai 71 persen, karena pada tahun 2021 hanya mencapai 54,29 persen.
"Maka dari itu kini pemerintah menerapkan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," pungkasnya.***