JURNAL SOREANG - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas sebuah kasus perdata.
Vonis berupa penundaan Pemilu 2024 itu tentu saja menimbulkan kontroversi dan menyita perhatian publik.
Menanggapi hal ini, Komisi Yudisial (KY) menyatakan akan mendalami putusan PN Jakpus tersebut.
Baca Juga: Jadi Calo Tes Masuk Bintara Polri 2022, 5 Oknum Anggota Polda Jateng Bakal Jalani Sidang Etik
Juru Bicara KY, Miko Ginting memastikan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu terkait ada atau tidaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim PN Jakarta Pusat.
"Salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil Hakim untuk dimintakan klarifikasi apabila ada dugaan kuat telah terjadi pelanggaran perilaku Hakim," ucap Miko dalam keterangannya, Jumat 3 Maret 2023.
KY, lanjutnya, akan melakukan pendalaman terkait vonis PN Jakpus tersebut.
"Mencermati substansi putusan PN Jakarta Pusat dan reaksi yang muncul dari putusan tersebut," jelas Miko.
"Putusan tersebut pada prinsipnya menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat," sambungnya.
Bila ditemukan pelanggaran, Miko menegaskan KY akan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim yang memimpin sidang.
Baca Juga: Jika Ada 4 Ciri Ini Pada Anda, Maka Anda Merupakan Wanita yang Berkelas dan Berkualitas di Mata Pria
"KY akan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim yang bersangkutan," tegasnya.
Berdasarkan aspek yuridis, ia menilai kepatuhan terhadap UUD 1945 dan Undang-Undang sangat penting dalam sebuah pertimbangan bagi putusan, termasuk nilai-nilai demokrasi yang ada di masyarakat.
"Kesemua itu menjadi bagian dari yang mesti digali oleh hakim dalam membuat putusan," pungkas Miko.
Baca Juga: FIFA U20 World Cup 2023: Erick Thohir Optimis Indonesia Mampu Jadi Tuan Rumah yang Sukses
"Ikuti Selengkapnya Artikel Kami di Google News"***