JURNAL SOREANG – Para BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) seluruh Indonesia telah sepakat akan demo besok di Istana Negara pada Senin 11 April 2022.
Dengan aksi demo mahasiswa ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mempersilahkan dan menegaskan tentang aturan dan tata tertib.
Demo yang akan di selenggarakan salah satunya menjadi aksi menuntut Presiden dan Wakil Presiden untuk menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024.
Dengan hal ini Mahfud MD mengingatkan aparat penegak hukum tidak boleh ada kekerasan saat menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa.
Terkait hal ini Mahfud telah menyampaikan kepada Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam yang mewakili Kapolri saat Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam.
“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing provokasi,” kata Mahfud MD yang dikutip dari Antara.
Baca Juga: Berikan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa, Ini Intruksi Kapolda Terhadap Jajarannya
Mahfud MD menyampaikan pemerintah memperhatikan demo adalah hal yang tidak melanggara ham akan tetapi ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki hukum dan aturan yang berlaku.
“Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum,” katanya.
Oleh karena itu, Menkopolhukam mengimbau para demonstran untuk menjaga ketertiban selama berunjuk rasa dan tidak melanggar hukum.
Baca Juga: Tajir Melintir! Inilah 5 WAGs Terkaya Didunia, Ada Georgina Rodriguez Istri Cristiano Ronaldo
“Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” kata Mahfud MD.
Demo yang akan diselenggarakan besok hari Senin 11 April 2022 ini akan diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Selain tuntutan untuk menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024, setidaknya ada enam hal yang menjadikan tuntutan, yakni:
1. Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode yang menghianati hukum.
2. Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkannya.
3. Mahasiswa menuntut soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
4. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik Agraria.
6. Mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.***