JURNAL SOREANG - Polri akan menindak tegas oknum yang menjadi penimbun minyak goreng sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Hal ini sesuai Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penimbunan, dengan ancaman 5 tahun atau denda Rp50 miliar," ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, dikutip dari PMJ News, Kamis 20 Januari 2022.
Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng per liternya Rp14 ribu sejak Rabu 19 Januari 2022.
Upaya penutupan selisih harga minyak goreng ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil.
Selisih harga minyak goreng akan mendapat dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp7,6 triliun.
Menanggapi kebijakan penetapan minyak goreng satu harga tersebut, Polri terus mengantisipasi penimbunan di seluruh wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Profil dan Biodata Aurelie Moeremans yang Digadang-gadang Mirip Lisa BLACKPINK
"Kami akan melakukan penindakan bila ada upaya aksi borong dan penimbunan, khususnya minyak goreng kemasan premium," ujar Ramadhan.
Dilanjutkannya, pelaku yang bermain-main dengan kebijakan minyak goreng satu harga dan mengambil keuntungan pribadi akan ditindak dengan tegas.
"Termasuk para penimbun yang menjual kembali minyak goreng dengan harga tinggi," sambungnya.
Baca Juga: Piala Afrika 2022 Sudah Memasuki Babak 16 Besar, Bisa Dijadikan Pemanasan Tim-Tim Unggulan Sebelum Piala Dunia
Sebagai langkah antisipasi, pihaknya akan membentuk tim pengawas di seluruh wilayah Indonesia.
"Tim tersebut akan memonitoring proses produksi hingga distribusi minyak goreng sehingga tidak menyalahi kebijakan yang ditetapkan," jelas Ramadhan.
Untuk diketahui bersama, pemerintah mulai menetapkan kebijakan harga untuk minyak goreng yakni Rp14 ribu per liternya mulai Rabu 19 Januari 2022 pukul 00.00 WIB di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Masih Percaya dan Meyakini Jimat dan Mantra-mantra, Bagaimana Menurut Hukum Islam, ini jawabannya!
Namun, khusus bagi pasar tradisional, diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya satu minggu dari tanggal pemberlakuan. ***