JURNAL SOREANG - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon ikut bersuara mendengar langkah Presiden Jokowi membatalkan vaksin berbayar dari Kimia Farma.
Fadli Zon yang menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu menilai vaksin berbayar dari Kimia Farma memang sudah seharusnya dibatalkan Jokowi.
Sebagai informasi, pengumuman pembatalan vaksin berbayar yang akan diluncurkan Kimia Farma itu disampaikan langsung anak buah Jokowi, Pramono Anung, Jumat, 16 Juli 2021.
Baca Juga: Dibatalkan Jokowi, Mahfud MD Bocorkan Ide Awal Vaksin Gotong Royong Berbayar dari Kimia Farma
“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden (Jokowi) telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” kata Pramono Anung dikutip Jurnal Soreang dari laman Sekretariat Kabinet.
Dengan demikian, kata dia, seluruh vaksin akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.
“Semua vaksin (termasuk dari Kimia Farma) tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden (Jokowi) sebelumnya,” kata Pramono Anung yang menjabat Sekretaris Kabinet.
Baca Juga: Vaksin Gotong Royong Berbayar dari Kimia Farma Resmi Dibatalkan, Anak Buah Jokowi Beberkan Alasannya
Sementara itu terkait dengan vaksin berbayar dengan program vaksinasi gotong royong (dari Kimia Farma), anak buah Jokowi itu menyebut mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan.
Perusahaan, lanjut dia, yang akan menanggung seluruh biaya vaksin berbayar bagi karyawannya.
“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong (dari Kimia Farma) maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” kata Pramono Anung.
Baca Juga: Harga Vaksin Gotong Royong Rp879.140 per Orang, Ini Tanggapan Pengusaha
“Alhamdulillah suara rakyat didengarkan,” cuit Fadli Zon di akun Twitter pribadinya @fadlizon, Sabtu, 17 Juli 2021, dikutip Jurnal Soreang.
“Vaksin berbayar (dari Kimia Farma) memang harus dibatalkan, tak etis dan inkonsisten,” sambungnya.
“Saran saya, Pak @jokowi segera ambil alih kendali komando penanganan Covid-19 langsung di bawah presiden,” tulis Fadli Zon menambahkan.
Baca Juga: Vaksin Berbayar Kimia Farma Bikin Gaduh, Ini Penjelasan Menkes Budi
Dalam unggahan yang lain, Fadli Zon pun sempat menyampaikan ada beberapa alasan kenapa vaksin berbayar dari Kimia Farma ini harus ditolak.
“Pertama, kebijakan ini menambah daftar inkonsisten kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19,” cuitnya.
“Kedua, hanya sedikit negara yg mempraktikkan kebijakan ini, itupun kemudian dianulir kembali,” tulis Fadli Zon menambahkan.
“Sejauh ini, dalam catatan saya, ada 3 negara yg menerapkan kebijakan membuka opsi vaksin berbayar, yaitu Singapura, India, dan Taiwan,” sambungnya.
“Ketiga, vaksin Covid-19 hanya bisa diimpor oleh Pemerintah. Pihak swasta hingga saat ini tidak diperbolehkan impor,” tulis Fadli Zon.
“Karena hanya bisa diimpor Pemerintah, maka otomatis pembelian vaksin ini menggunakan anggaran publik, atau APBN,” lanjutnya.
“Dan keempat, kebijakan ini sangat mencederai rasa keadilan,” cuit Fadli Zon.
“Jika kebijakan (vaksin berbayar) ini diterapkan, maka penanganan pandemi Covid-19 di kalangan masyarakat menengah ke bawah bisa dipastikan akan lebih lambat dibandingkan penanganan pandemi di kalangan atas,” sambung Fadli Zon menjelaskan.***