JURNAl SOREANG - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara di Sibolangit, Deliserdang, Jumat, 5 Maret 2021.
Meski tidak hadir dalam acara tersebut, Moeldoko bersedia untuk menjadi ketua Umum seperti hasil kongres tersebut.
Moeldoko juga berkomunikasi para peserta kongres melalui saluran telepon dan mengucapkan terima kasihnya.
Baca Juga: Kabar Baik, PT MRT Jakarta Buka Lowongan Pekerjaan untuk Lulusan D3
"Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?" kata Moeldoko.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung menggelar konfrensi Pers via Kanal Youtube Agus Yudhoyono pada Jumat, 5 Maret 2021, pada pukul 17.30 WIB.
Dalam video tersebut, ada 5 hal pokok atas kejadian KLB. Dimana menurut AHY, KLB tersebut tidak sah dan inkostutisional yang menyatakan atas nama Partai Demokrat .
Baca Juga: Bukan hanya Manusia, Orangutan dan Gorila di Kebun Binatang Ini juga Mendapat Vaksin Covid-19
“KLB ini jelas tidak Sah, yang jelas terminologinya ilegal dan inkostutisional. Mengapa? karena KLB ini tidak sesuai konstitusi partai demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah oleh kementrian hukum dan HAM,” ujar Agus.
AHY juga menegaskan, KLB tersebut tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat. Dimana KLB harus diikuti 2/3 anggota dari jumlah dewan pimpinan daerah (DPD), diikuti setengah Dewan pimpinan cabang (DPC) dan harus disetujui dari ketua majelis tinggi partai.
Jika ketiga pasal tersebut tidak terpenuhi oleh para peserta KLB ilegal itu.
Baca Juga: Tujuan Wisata Baru di Kampung Wisata Kompleks Rafflesia, Berikut Harapan Wakil Wali Kota
“Ketiga pasal tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh para peserta KLB ilegal. Faktanya seluruh ketua DPD dan DPC partai demokrat tidak mengikuti KLB tersebut,” tegasnya.
AHY juga menyuruh kepada masyarakat Indonesia untuk menilai sendiri sikap-sikap dan perilaku tersebut. Menurutnya, sikap itu bukan sikap kesatria.
Video diakhiri dengan AHY yang meminta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo, khususnya menteri hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal, dan Partai demokrat akan melaporkan panitia dan semua yang terlibat atas KLB kepada jajaran penegak hukum.***