Network
JURNAL SOREANG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, telah menandatangani nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2023. Penandatanganan dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung.
Bey menjelaskan bahwa dokumen perubahan KUA PPAS ini menjadi panduan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD. Tujuannya adalah untuk menyatukan langkah pembangunan antar wilayah dan antar pihak secara terpadu.
Perubahan ini didasarkan pada hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD.
Baca Juga: Mengenal Kesenian Tradisional Bekasi dan Hidangan Kuliner yang Menggoda dan Khas
"Perubahan anggaran ini mencakup alokasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang tercantum dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023," ujar Bey.
Menurut Bey, kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD TA 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah dilaksanakan pada APBD sebelumnya.
Hal ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi dan kinerja belanja, menjalankan amanat kebijakan pemerintah, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Baca Juga: Ada Sub Indo, Ini Link Streaming Drama Korea Arthdal Chronicles 2 The Sword of Aramun Episode 4
"Dalam perubahan APBD TA 2023, terdapat alokasi belanja wajib dan mengikat, alokasi gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan hibah Pilkada, serta bantuan keuangan," tambahnya.
