Network
Ema juga menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap reklame ilegal.
Pihaknya mendukung jika masyarakat ikut berperan serta melaporkan pelanggaran yang mereka temui.
Selain itu, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan juga menjelaskan bahwa teknis penerapan Perda dapat diserahkan kepada Perwal agar responsif terhadap dinamika kota.
Untuk menghindari kerusakan pada reklame berizin, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Rizal Khairul mengusulkan agar pemasang reklame menyertakan barcode legalitas yang dapat dipindai untuk memastikan keabsahan izin.
Baca Juga: Pemda Kota Bandung Gelar Vaksinasi dan Kastrasi Gratis untuk Hewan dalam Rangka Hari Rabies Sedunia
Selain itu, asosiasi pengusaha reklame juga diminta untuk membantu Pemkot dalam mengidentifikasi dan melaporkan reklame ilegal.
Ketua IPRKB Wid Sunarya mengakui adanya beberapa pengusaha yang tidak mematuhi regulasi. Namun demikian, sebagian besar dari mereka bukan anggota IPRKB.
Ia menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi pemerintah dengan melakukan pembongkaran reklame ilegal di zona-zona terlarang.
Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, langkah-langkah ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan estetika kota dan menertibkan reklame ilegal di Kota Bandung.
Baca Juga: Catat! Inilah Bocoran Materi Ujian CASN 2023, Calon Pelamar CPNS dan PPPK Wajib Simak
