Network
JURNAL SOREANG- Platform Dialog Multi Pemangku Kepentingan untuk Keterlibatan Diaspora resmi diluncurkan pada Kamis, 7 Oktober 2021. Platform ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog dan kolaborasi berkelanjutan serta membuat rekomendasi kebijakan dengan pendekatan dari ‘bawah ke atas yang diselenggarakan oleh sekelompok komunitas ‘akar rumput’ the Collective Leadership Specialists Indonesia (CLSI).
Terbentuknya platform ini merupakan langkah kongkret dari bertemunya para pegiat isu diaspora Indonesia dari berbagai kalangan, seperti perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dewan Jaminan Sosial Nasional Indonesia (DJSN), Universitas Katolik Parahyangan, Indonesian Diaspora Network United (IDN-U), Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), Diaspora Connect, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Prakarsa, serta GIZ Indonesia.
Pelatihan selama kurun waktu 6 bulan yang didukung oleh Program Migrasi & Diaspora (PMD) GIZ Indonesia ini membahas diantaranya topik-topik seputar kepemimpinan kolektif, tata Kelola migrasi, serta isu-isu diaspora. Pelatihan ini sendiri dibawakan oleh tim dari Collective Leadership Institute (CLI) yang berbasis di Jerman.
Baca Juga: Tips Jualan Bisnis Online Sukses di Platform Marketplace untuk Pemula
Hari pertama dialog bertajuk ‘Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Peningkatan Kartu Diaspora dan Keterlibatan Diaspora untuk Visi Pembangunan Indonesia 2030’ mempertemukan perwakilan dari kalangan pemerintahan, seperti Kementerian Luar Negeri; KSP; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Kementerian Keuangan; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta Kementerian Dalam Negeri.
Para perwakilan dari institusi pemerintahan ini diundang untuk membahas isu terkait dengan visi untuk mengoptimalkan kontribusi diaspora terhadap visi pembangunan Indonesia 2030.
Kontribusi dari para diaspora ini dianggap dapat menjadi proyek percontohan yang dapat mendukung pelindungan, pembinaan dan pemberdayaan para diaspora.
Baca Juga: 2.175 Orang Terima Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kemendikbudristek, Ini Testimoninya
Untuk memastikan diskusi yang terbuka, hari pertama forum ini dilakukan secara closed-door nature. Para perwakilan pemerintah terkait juga turut memberikan penjabaran mengenai kebijakan serta tata kelola pelaksanaan program Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN).
Tidak hanya mengenai strategi dan tujuan bersama yang tepat, diskusi ini juga menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk mengemukakan tantangan-tantangan yang berpotensi akan dihadapi dalam kelanjutan program. Selain itu, diskusi juga telah menyentuh pengupayaan integrasi data diaspora melalui program yang sudah berjalan serta target yang ingin dicapai.
Diskusi ini diharapkan akan menjadi tahapan awal yang dapat menjadi peta jalan nasional agar terdapat keselarasan dan kesinambungan dalam kolaborasi antar sektor dan kementerian terkait.
Pada hari kedua Dialog Multipihak menjadi menjadi forum intelektual publik yang mengundang beberapa tokoh dari kalangan pejabat pemerintah maupun non-pemerintah.
Hal ini untuk menyuarakan aspirasi diaspora Indonesia, memaparkan potensi keterlibatan diaspora untuk turut serta memajukan pembangunan negara, serta sebagai upaya untuk membuka jalan bagi kolaborasi yang konstruktif dan berwawasan ke depan.
Di sesi kedua, beberapa aktor kunci yang diundang di antaranya adalah: Siti N. Mauludiah, Penasihat Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat di Luar Negeri;
Dr. Dino Patti Djalal, Ketua Dewan Pembina IDN-G; Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H, M.Tr selaku Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS); Prof. Susi Dwi Hariyanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran; serta Dr. Muhammad Aziz, Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4).
Baca Juga: Selain Beasiswa LPDP Kini Kemendikbud Luncurkan Beasiswa IISMA, Ini Link Informasinya
Rangkaian sesi forum dialog yang dilaksanakan selama dua hari ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa agenda yang akan diprioritaskan dalam strategi untuk melibatkan diaspora untuk pembangunan Indonesia 2030 adalah pengumpulan dan penguatan data diaspora agar dapat menstimulasi kebijakan yang tepat sasaran dan bukan berasal dari asumsi semata.
Sementara strategi pelibatan diaspora akan terus dirancang, program-program yang ada diharapkan dapat terus dijalankan secara ideal dan realistis.***
