Network
JURNAL SOREANG - Brunei Darussalam adalah negara kecil di Asia Tenggara dengan populasi sekitar 437.000 orang. Data tentang kemiskinan di Brunei memang langka.
Namun ada data yang menunjukkan bahwa sekitar lima persen penduduk negara itu hidup dalam kemiskinan.
Dikutip Jurnal Soreang dari borgenproject.org, namun demikian, ada wajah lain dari kemiskinan di negara kecil ini: kemiskinan kebebasan dan kesempatan.
Brunei adalah Kerajaan Kesultanan Islam yang diperintah oleh seorang raja yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif Negara.
Raja yang memerintah, Hassanal Bolkiah adalah penguasa ke-29 dalam garis suksesi yang tak terputus selama enam abad terakhir.
Kewarganegaraan negara telah membiarkan pemerintahan monarki bertahan selama ini karena dua alasan: manfaat kesejahteraan dan penghormatan terhadap tatanan sosial dan politik yang ditegakkan oleh negara.
Kemiskinan ekonomi di Brunei bukanlah masalah besar karena merupakan negara kaya dan pengekspor minyak dan gas terbesar ketiga, yang memungkinkan rakyat Raja menikmati pendapatan per kapita yang tinggi hampir $24.000 per tahun.
Indeks pembangunan manusia (IPM) menempati peringkat 30, yang termasuk dalam kategori pembangunan manusia yang sangat tinggi, di atas negara-negara seperti Malta, Qatar dan Siprus, yang berada di peringkat 33.
Brunei juga memiliki peringkat yang baik dalam indeks pembangunan gender (GDI). Menurut laporan IPM 2015, nilai IPM perempuan untuk Brunei adalah 0,854 yang merupakan nilai GDI 0,986, menempatkannya di Grup 1 dengan negara-negara seperti Norwegia, Australia dan Singapura.
Baca Juga: 10 Masjid Destinasi Wisata di Brunei Darussalam yang Wajib Anda Kunjungi, Bikin Betah Beribadah!
Namun, kemiskinan di Brunei ada dalam arti bahwa ada masalah yang dilaporkan dari ketidaksetaraan ekonomi yang lebih kecil dan kurangnya kebebasan dan kesempatan.
Pembangunan di beberapa daerah tidak merata dan kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi secara aktif dalam urusan Negara melalui pendidikan, pekerjaan dan promosi berdasarkan prestasi kurang menggembirakan.
Brunei tidak memiliki lembaga perwakilan karena kontrol penuh dari rezim otoriter Raja. Analis percaya bahwa Negara telah mampu menjaga harmoni karena kekayaan besar yang dimilikinya untuk kegiatan kesejahteraan.
Sifat ekonomi yang kurang terdiversifikasi, ketergantungan pada industri minyak dan gas, dan penyebaran gagasan karena munculnya Internet dan globalisasi di kalangan generasi muda tampaknya menjadi tantangan bagi model sosial ekonomi dan politik saat ini.
Langkah-langkah ekonomi dan politik di Brunei harus diambil untuk mengatasi masalah yang muncul dari kemiskinan kesempatan dan kebebasan dan, secara bersamaan, mempertahankan pertumbuhan dan kemakmuran. ***
