JURNAL SOREANG - Di Amerika Serikat, Tengku Chanela dari Pahang bergabung dengan advokasi untuk mariyuana medis.
Gerakan melegalkan penggunaan ganja untuk medis di sini telah menemukan pendukung lain, kali ini dalam bentuk Tengku Chanela Jamidah dari Pahang.
Putri mendiang Tengku Arif Bendahara dan ibu dua anak itu menjadi advokat aktif melalui kapasitasnya sebagai pelindung Malaysia Society of Awareness (MASA).
MASA adalah organisasi nirlaba yang bekerja untuk menghilangkan stigma, mendekriminalisasi, dan melegalkan produksi dan penggunaan mariyuana medis di Malaysia.
Baca Juga: TERBARU, Kasus Covid-19 di Persib Bertambah, Termasuk Robert? Cek Faktanya di Sini
Baru-baru ini ia merilis sebuah manifesto yang merinci manfaat ekonomi, medis dan sosial dari dekriminalisasi penggunaan ganja di Malaysia
“Yang menantang, seperti organisasi nirlaba lainnya, adalah memobilisasi tim, terutama dengan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.
“Sebaliknya, misi kami lebih jelas dari sebelumnya dan manifesto mencerminkan hal ini,” kata Tengku Chanela dikutip Jurnal Soreang dari forbes.com.
Hal ini ia bongkar selama wawancara dengan South China Morning Post di Amerika Serikat.
Baca Juga: Patut Ditiru! Gerakan Gope Ajak Anak Yatim Belanja ke Supermarket
Tengku Chanela adalah penduduk tetap dan menghabiskan waktu di Los Angeles dan Las Vegas.
Dia berkata bahwa dia mulai menggunakan minyak cannabidiol (sejenis minyak ganja) untuk mengatasi kecemasan, insomnia, dan nyeri kronis pada tahun 2018 yang efeknya dia gambarkan sebagai "menakjubkan".
“Keragaman penggunaan tanaman ini, ditambah dengan betapa transformasinya dalam meningkatkan kualitas hidup saya, mendorong saya untuk membagikannya kepada orang lain,” kata Tengku Chanela.
Meskipun penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan secara global meningkat, zat tersebut tetap merupakan narkotika ilegal di Malaysia di bawah Undang-Undang Narkoba Berbahaya yang memberikan hukuman mati dalam kasus perdagangan manusia.
Gerakan untuk melegalkan ganja di Malaysia untuk tujuan medis mendapat dorongan tahun lalu ketika direktur jenderal Badan Anti Narkoba Nasional (AADK) menyarankan bahwa dimungkinkan untuk mengajukan pengecualian medis dari Kementerian Kesehatan.