Network
JURNAL SOREANG - Wakil rakyat asal Pulau Sumbawa NTB, Johan Rosihan, menyatakan, anggaran ketahanan pangan dipangkas hampir Rp 7 triliun atau turun 6,86% dibanding tahun sebelumnya.
"Jadi kita mempertanyakan komitmen dan kinerja pemerintah terkait urusan pangan ini sebab saat ini ancaman krisis pangan tidak boleh diremehkan," ujar Johan, Selasa 5 Juni 2022.
Johan yang duduk di Komisi IV mengurusi pangan ini mengingatkan presiden sebagai kepala pemerintahan bahwa saat ini persoalan serius yang dihadapi Indonesia adalah menurunnya kemampuan kita untuk memenuhi sendiri kebutuhan pangan bagi rakyatnya.
“Pemerintah harus sadar bahwa kebutuhan pangan ini bersumber dari sektor pertanian dan perikanan, namun dari sisi anggaran kita saksikan setiap tahun anggaran sektor pertanian dan perikanan trennya selalu menurun setiap tahun," katanya.
Bahkan anggaran perikanan di bawah 1% dari APBN sehingga dipertanyakan keberpihakan anggaran pemerintah untuk memajukan pertanian dan perikanan saat ini.
Menurut Johan, ketahanan pangan bukan hanya terkait urusan membeli beras atau bahasa lainnya hanya urusan ketersediaan pangan. “Harusnya presiden bisa mengevaluasi bagaimana kondisi produksi pangan saat ini, betapa tingginya ketergantungan pangan terhadap impor, serta rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat kita” tutur Johan.
Baca Juga: Harga Pangan Melonjak Tinggi, Pemerintah Harus Segera Turun Tangan
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 menandaskan agar anggaran ketahanan pangan dapat ditingkatkan dan digerakkan untuk membangun kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.
