Network
JURNAL SOREANG- Bunda UMKM Sumatera Barat, Hj.Nevi Zuairina menyoroti pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan yang banyak dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup).
Ia meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk dapat menyerap masyarakat yang mengalami PHK melalui program Wirausaha Baru (WUB).
“Baru-baru ini kita sudah mendengar berita bagaimana banyaknya PHK terhadap start up, ini kesempatan pak menteri mengambil mereka dalam program WUB, wirausaha baru yang saya lihat ini programnya dari tahun ke tahun semakin turun,” ujar Nevi pada Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu 8 Juni 2022.
PHK yang terjadi di perusahaan startup ini muncul akibat beberapa faktor yang membuat tekanan ekonomi pada perusahaan.
Faktor tersebut yakni, adanya tren naiknya suku bunga Amerika Serikat, kondisi makro yang buruk hingga efek transisi pasca pandemi serta reorganisasi sumber daya manusia.
Nevi yang juga wakil rakyat asal Sumatera Barat menambahkan, banyak hal yang dapat dioptimalkan dengan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak.
"Karena di tiap daerah banyak pengangguran termasuk Sumatera Barat, yang mereka tidak mau ke Kota. Karena ke kota pun juga banyak pengangguran. Pak menteri mesti menyoroti masalah ini. Sehingga ini sangat efektif sekali membantu mereka pengangguran di semua daerah,” ucap istri mantan gubernur Sumatera Barat ini.
Baca Juga: Waduh! Jika Anda Terkena PHK, Berikut 4 Step Ala Chandra Putra Negara
Di sisi lain, Nevi juga menyoroti mengenai sertifikasi yang diperlukan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Ia meminta Pemerintah beserta lembaga terkait lainnya untuk dapat lebih mempermudah proses sertifikasi halal terutama untuk UMKM go global. Kemenkop dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mewujudkannya.
Politisi PKS ini menyebut, Target LKPP di akhir tahun lebih dari 1 juta produk. Sungguh ironi jika barang-barang yang semestinya mampu dipasok oleh sektor industri kecil milik rakyat kita sendiri justru dijejali barang impor yang telah sesuai persyaratan salah satunya SNI. Permasalahan yang dikeluhkan yaitu bahwa proses sertifikasi ruwet dan butuh biaya.
Baca Juga: Akan Terjadi PHK Massal sampai 300.000 Orang, Bila Pemerintah Tak Perhatikan Industri Ini
“Kami hanya menginginkan para pelaku UMKM untuk mudah mendapatkan SNI. Karena di kepala mereka itu susah pak ya, syaratnya berbelit jadi penyebaran informasinya terbatas, sertifikasi tidak merata, proses yang panjang dan berbelit, biaya pengurusannya mahal,” katanya.***
