Network
JURNAL.SOREANG- Kebijakan anggaran pemerintah kurang berpihak pada pertanian karena setiap tahun alokasi untuk tanaman pangan selalu menurun.
Hal ini mengakibatkan turunnya produktivitas tanaman pangan terutama padi dan jagung, untuk itu secara tegas
"Kami mendesak pemerintah agar ada kebijakan berupa tambahan anggaran terutama untuk komoditas strategis seperti padi dan jagung. Pemerintah tidak konsisten tentang narasi pentingnya ketahanan pangan nasional, yang hanya ada dalam program namun tidak disertai dengan dukungan anggaran yang memadai," kata wakil rakyat asal NTB, Johan Rosihan, Jumat 19 November 2021.
Baca Juga: Okke Rosmaladewi, Dosen Fakultas Pertanian Uninus Peraih Juara I PKM CSR Award 2021
Dia merinci sejak tahun 2019 hingga 2022 nanti, anggaran Ditjen Tanaman pangan terus mengalami penurunan, dari Rp 5,9 Triliun pada tahun 2019 kemudian turun menjadi Rp 4,7 Triliun pada tahun 2020.
"Lalu turun lagi menjadi Rp 3,6 Triliun pada tahun 2021 ini serta turun drastis pada tahun 2022 mendatang yaitu hanya sebesar Rp 2,1 triliun. Saya sesalkan pola anggaran seperti ini karena tanaman pangan merupakan subsektor esensial yang membutuhkan support anggaran agar produktivitasnya terjaga demi ketahanan pangan nasional," ujar Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini menjelaskan bahwa konsekuensi dari rendahnya alokasi anggaran tanaman pangan dibanding tahun-tahun sebelumnya pasti berdampak pada rendahnya capaian produksi tanaman pangan dibanding tahun sebelumnya.
Johanes mencontohkan kegiatan indeks pertanaman padi yang pada tahun 2021 volumenya sebesar 2,2 juta hektar akan menurun drastis pada tahun 2022 mendatang yang diprediksi hanya berkisar 1,06 juta hektar.
