Seharusnya Penetapan Luas Kawasan Hutan serta Konservasi Jadi Indikator Perhitungan Dana Alokasi Umum

- 9 Oktober 2021, 06:53 WIB
Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau hutan mangrove di Tahura Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali . Seharusnya luasan hutan jadi perhitungan DAU
Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau hutan mangrove di Tahura Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali . Seharusnya luasan hutan jadi perhitungan DAU /dok.foto/BPMI Setpres/Laily Rachev/

Pada diskusi tersebut RCCC-UI juga memaparkan beberapa simulasi data terkait luas tutupan hutan kaitannya dengan kebutuhan fiskal daerah.

Dari hasil simulasi tersebut mereka menyimpulkan bahwa kebutuhan fiskal meningkat lebih tinggi terutama bagi daerah-daerah dengan tutupan hutan tinggi, dibanding yang tidak.

Baca Juga: Cocok untuk Pencinta Alam, Hutan yang Ada di Bandung Ini Jadi Destinasi Wisata yang Mengasyikkan

Selain itu, semakin luas tutupan hutan daerah: kebutuhan fiskal makin tinggi, kemampuan fiskal makin rendah, celah fiskal makin lebar. Hal inilah yang mendasari agar luas kawasan hutan harus menjadi bagian dari perhitungan DAU untuk mendapatkan pembagian keuangan daerah yang berkeadilan.

Menurut Slamet, pihaknya telah memasukan usulan tambahan pasal dalam RUU Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) terkait insentif konservasi bagi daerah yang mampu menjaga kawasan hutan dan kawasan konservasi miliknya.***

Halaman:

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x