Network
JURNAL SOREANG- Meski Indonesia dikenal sebagai negara subur, namun ketahanan pangan Indonesia sangat memprihatinkan.
Hasil beberapa riset dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang rendah tingkat ketahanan pangannya bahkan lebih rendah dari Zimbabwe dan Ethiopia.
Hal itu dikatakan anggota Komisi IV DPR RI bidang pertanian, Andi Akmal Pasluddin, kepada awak media, Senin 22 Februari 2021.
Baca Juga: Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Jawa Barat Mulai Catat PAD dan Kuliahkan 24 Pegawai
Wakil rakyat asal Sulawesi Selatan ini mengatakan, pemerintah perlu mengadakan program khusus untuk mendata kondisi masyarakat yang akurat terutama di daerah pelosok dan pinggiran khususnya ketahanan pangannya.
"Berdasarkan data Global Hunger Index, poin Indonesia adalah 19,1. Hampir sama dengan Filipina sebesar 19. Dengan nilai tersebut, Tanah Air berada di level kelaparan yang sangat serius," katanya.
Meski data dunia tersebut masih diperdebatkan karena prestasi bagi sektor pertanian Indonesia tergolong meningkat sejak tahun 2016.
Baca Juga: Wakil Rakyat Bisa Jadi Jembatan untuk Dapat Bantuan Alat Mesin Pertanian
"Namun pembuktian kenaikan pertanian ini sangat lemah. Negara kita harus memastikan tingkat kelaparan dan angka stunting yang ada pada penduduk kita berkurang drastis," katanya.
Data lainnya adalah pemerintah perlu membuktikan secara akurat karena peta ketahanan dan kerentanan pangan. Food Security and Vulnerability Atals (FSVA) menyebutkan jumlah kabupaten dan kota yang rentan rawan pangan mengalami penurunan dari 76 kab/kota pada 2019 menjadi 70 kabupaten/kota di 2020.
"Akan tetapi lebih baik bahwa penurunan rentan pangan negara kita dihapuskan sehingga Indonesia layak di sebut negara yang sejahtera," katanya.
Baca Juga: Pangalengan Jadi Wisata Kelas Dunia? Bupati Bandung Terpilih: Pasti Bisa!
Mengenai keakuratan data hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020 untuk mendapatkan data lebih akurat soal ekonomi termasuk ketahanan pangan, Andi mengatakan tak bisa diandalkan hasilnya.
"Sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020 dengan metode online karena kendala pandemi," katanya.
Hasil sensus ini sangat bias dan hanya menggambarkan kondisi yang sangat terbatas.
"Negara tidak akan dapat mengandalkan banyak hal dari sensus 2020 kecuali hanya jumlah penduduk saja," tutur Akmal.***
