JURNAL SOREANG- Di tengah kemerosotan ekonomi Indonesia bahkan mengalami pertumbuhan minus ternyata usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bisa menyelamatkannya.
Untuk itu, Anggota Komisi VI DPR, Hj. Nevi Zuairina, meminta kepada pemerintah untuk mempercepat realisasi bantuan pemerintah atau bantuan presiden (Banpres) kepada UMKM.
"Bantuan untuk UMKM ini akan mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional untuk tidak Minus. Bahkan akan bertahan pada kisaran 3 persen hingga 3,5 persen," kata Nevi dalam pernyataannya, Kamis, 22 Oktober 2020.
Baca Juga: Buruan, Pemesanan Tiket Film Story of Kale Tinggal Sehari Lagi, Ini Caranya
Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kata Nevi, telah mengakui Kunci Ekonomi domestik adalah UMKM. "Jika UMKM ini bila sehat secara serentak se-Indonesia, akan menjadi benteng pertahanan negara dalam stabilisasi ekonomi nasional," tutur Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini dalam menjalankan aktivitas di daerah pemilihannya selalu mengupayakan bantuan kepada UMKM baik secara mandiri dari pribadi, juga bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat terus bergeliat kegiatan usahanya.
Nevi mencontohkan, berbagai kegiatan bantuan untuk UMKM berupa modal kerja, pelatihan pendampingan pelaku UMKM, bantuan alat hingga pameran pemasaran Produk UMKM.
Baca Juga: KH Adbullah Syukri Zarkasyi, Wafat. Ini lah Kata-Kata Mutiara Penyemangat Bangsa
Anggota DPR ini kerap memborong produk-produk UMKM berbagai sektor dari tekstil hingga makanan. Hasil pembeliannya ia bagi-bagi kepada masyarakat kurang mampu di dapilnya atau untuk pendamping operasional para relawan di tiap kabupaten kota yang selama ini membantunya.
"Saya perlu mengkonfirmasi pernyataan BKPM, yang akan fokus mengelola UMKM dengan baik, terutama di daerah pemilihan saya. Karena upaya memperkuat UMKM ini telah di mulai sejak Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM)," jelas Nevi.
Politisi PKS ini, ketika di lapangan masih menemukan tidak lancarnya bantuan alat, bantuan modal kerja, bantuan modal yang berasal dari Banpres. Oleh karena itu ia meminta kepada pemerintah melalui komisinya di DPR agar semakin mempergencar realisasi bantuan ini.
Baca Juga: Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Bandung, Jauh dari Standar Perpustakaan Daerah
"Karena harapan pemerintah akan kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional mencapai 60 persen hanya akan sia-sia karena tidak selaras antara harapan dan kinerja di lapangan," katanya.***