Network
JURNAL SOREANG - Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari fraksi PDIP mengapresiasi langkah tegas Kepala Dinas Perhubungan atas video viral ulah salah satu oknum petugas Dinas Perhubungan yang terjadi di exit tol Soreang-Pasirkoja, Soreang, Kabupaten Bandung.
"Saya apresiasi tindakan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Bapak Zeis Zultaqawa, atas responsif dan langkah cepat dan tegas atas salah satu oknum anggotanya yang diduga melakukan tindakan pungli," ungkap Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Mochammad Luthfi Hafiyyan kepada Jurnal Soreang saat dihubungi, Jumat 9 Juli 2021.
Langkah tegas dengan melakukan mutasi kepada oknum tersebut Kata Luthfy merupakan langkah tepat yang dilakukan Kadishub.
Baca Juga: Kurangi Beban Sungai Citarik, Seminggu Sekali Sektor 21 Citarum Harum Lakukan Hal Ini
Menurut Luthfy yang juga merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bandung menambahkan, dibalik kejadian dan tindakan tegas yang diberikan tersebut kepada anggotanya, seharusnya Kadishub juga melihat kesejahteraan dari tenaga honorer.
Tenaga honorer tersebut papar Luthfy, khususnya yang bertugas pada saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali.
"PPKM ini, dimulai sejak tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Jika kesejahteraan mereka diperhatikan dan diutamakan, kemungkinan kecil yakni melakukan pungli tidak akan terjadi," tuturnya.
Apabila dilihat jelas Luthfy, saat ini ada keluhan pembayaran gaji tenaga honorer dilingkungan Dishub.
Seharusnya lanjut Luthfy, dibayarkan di awal karena mereka membutuhkan untuk biaya keluarga di rumah, bensin, dan lain sebagainya.
"Jadi, kesejahteraan harus diperhatikan agar tidak terjadi hal seperti itu (pungli)," harapnya.
Selain itu sambung Luthfy, fasilitas kesehatan bagi petugas Dishub yang melakukan penyekatan PPKM harus diutamakan.
"Langkah ini penting dilakukan, karena mereka bekerja dari pagi sampai malam hari dan kebanyakan yang bertugas adalah honorer," terangnya.
"Apalagi saat ini, ada dana Covid-19 sebesar Rp80 miliar. Seharusnya jumlah anggaran tersebut, diposkan bagi mereka yang bertugas melakukan penyekatan PPKM," imbuh Mochammad Luthfi Hafiyyan. ***
