"Ini sudah disiapkan dan anggaran sudah disimpan di Biaya Tak Terduga sebesar Rp30 milyar. Untuk biaya pendampingan vaksin, untuk petugas vaksin, transportasi pengangkutan vaksin, dan lain-lain," tuturnya.
Yayat mengatakan, apabila diperlukan, ada refocusing anggaran berdasarkan instruksi dari Menteri Keuangan mengenai hal ini.
"Kami juga arahnya ke sana. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi ini berhasil untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat yang akan berdampak pada ekonomi, dan ini harus menjadi perhatian," katanya.
Ia berharap, apabila ekonomi tumbuh ke arah positif tentunya akan berdampak pada penganggaran, yang juga akan berdampak pada pembangunan.
Mempertimbangkan hal tersebut, dirinya jujur mengakui tidak berharap banyak dalam menyampaikan usulan pada Musrenbang karena tidak termasuk ke dalam skala prioritas untuk saat ini.
"Contohnya usulan seminar, bintek, diklat yang melibatkan desa-desa dan ASN tolong lah dihentikan dulu. Hibah-hibah yang tidak prioritas hentikan dulu," katanya.
Sekarang, lanjutnya, pencegahan dan penanganan Covid-19, termasuk di dalamnya vaksinasi dan pemulihan ekonomi, sangat penting dilakukan.
"Itu yang paling penting. Kalau masyarakat sudah sehat, ekonomi berjalan, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat dan pembangunan juga akan berjalan lagi," harap Yayat. ***