JURNAL SOREANG- Pemerintah menggeber sertifikat halal agar semua produk khususnya makanan dan minuman memiliki sertifikat halal.
Untuk itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Komisi VIII DPR menggelar workshop aplikasi halal kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Bandung.
Menurut Kepala Kemenag Kabupaten Bandung, H. Abdurrahim, peserta workshop sebanyak 50 orang yang nantinya juga akan diproses mendapatkan sertifikat halal.
"Pada tahun ini target Kabupaten Bandung sebanyak 4 ribu pelaku usaha yang kini sudah ada 786 pelaku yang diajukan," katanya.
Bahkan sudah ada 1.500 pelaku usaha Kabupaten Bandung yang masuk dalam daftar untuk sertifikat halal dan sedang diproses.
"Pengusaha 1.500 pelaku usaha ini masuk kategori mandatory dari BPJPH dan Kemenag. Semua pada Juni ini akan ada 3.000 pelaku usaha Kabupaten Bandung akan dapat sertifikat halal," katanya dalam acara dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto.
Baca Juga: Genjot Sertifikasi Halal, BRI Serahkan Sertifikat Halal kepada 50 UMKM Binaan
Sedangkan Kepala BPJPH, dr. H. Aqil Irham menyatakan, acara ini merupakan bentuk dorongan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR H. Ace Hasan Syadzily untuk para pelaku usaha Kabupaten Bandung.
"Aplikasi Sihalal ini untuk pelayanan halal secara online untuk lebih memudahkan. Kini tak perlu mengurus sertifikat halal tanpa membawa tumpukan kertas dan berkas," katanya.
Dengan mengisi aplikasi Sihalal akan tersambung dengan big data milik BPJPH akan terjamin kehalalannya.
"Misalnya pelaku usaha menginput data merk terigu yang dipakai lalu mesin aplikasi akan mengeluarkan otomatis bahwa terigu itu sudah halal atau belum. Kalau belum halal berarti otomatis belum bisa keluar sertifikatnya," katanya.***
Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang , FB Page Jurnal Soreang , Youtube Jurnal Soreang , Instagram