JURNAL SOREANG - Sebanyak tujuh unit rumah di Perumahan Pesona Parahyangan, Kampung Gamblung Timur RW 04 RT 03, Desa Nagreg Kendan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, tertimbun tanah longsor pada Minggu 18 Desember 2022 lalu.
Menyikapi bencana tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriatna mendorong pihak pengembang untuk segera menangani bencana pergerakan tanah tersebut.
“Saya menginstruksikan Pak Camat segera memanggil pihak pengembang dan stakeholder lainnya untuk duduk bersama menangani permasalahan ini. Bagaimana pun, perbaikan fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) itu tanggung jawab pengembang,” tegas Dadang usai melaksanakan Peninjauan Korban Bencana Longsor di Kecamatan Nagreg, Jumat 23 Desember 2022.
Baca Juga: Piala AFF : Tak Cetak Gol Ilija Spasovic Akui Laga Indonesia vs Kamboja Sulit
Kang DS sapaan akrabnya Dadang Supriatna meminta 169 jiwa atau 44 KK yang menjadi korban pada bencana pergerakan tanah untuk tetap bersabar.
“Kami akan terus memantau progres penanganannya. Insya Allah minggu ini sudah ada solusinya. Kami berharap masyarakat terdampak tetap bersabar,” ujarnya.
Selain itu, Kang DS juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Bandung agar selalu waspada terhadap bencana yang kerap terjadi di musim penghujan.
“Jika sudah berpotensi bencana, kami mengimbau masyarakat untuk segera melakukan evakuasi ke rumah kerabat atau tempat pengungsian yang sudah disediakan,” imbuh Kang DS.
Sementara itu, Kalak (Kepala Pelaksana) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bandung, Uka Suska menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat dan PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) untuk tindakan lebih lanjut.
Baca Juga: Simak! Ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet Hari Ini, Cobalah untuk Berkumpul Bersama Keluarga
“Sejumlah upaya penanganan yang sudah kami lakukan adalah mendirikan tenda pengungsi dari Satuan Yonif Para Raider 330, memasang tali untuk menghindari lalu lalang warga, pendistribusian sembako/makanan, juga rapat koordinasi dengan mengundang perangkat daerah terkait,” papar Uka Suska.***