JURNAL SOREANG - Kementerian Sosial (Kemensos), akan mempercepat dan merubah pola penyaluran Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode Januari-Maret dalam bentuk tunai.
Percepatan dan perubahan pola penyaluran Bansos BPNT tersebut, dituangkan dalam surat nomor 592/6/BS.01/2/2022 yang ditandatangani dirjen penanganan fakir miskin, kementerian sosial republik Indonesia.
Keputusan Kemensos tersebut, disambut baik pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Fantastis! Rayyanza Gunakan Kaos Kaki Harga Jutaan, Warganet: Seharga Cicilan Mobil!
"Apapun keputusan pemerintah, kami kepala desa atau pemdes di daerah pasti menyambut baik dan meyakini itu jalan terbaik bagi masyarakat," kata Alo Sobirin kepada Jurnal Soreang, Senin 21 Februari 2022.
Alo Sobirin merupakan Kepala Desa (Kades) Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung mengatakan, sebagai pemerintah di tingkat bawah, pihaknya akan menyambut baik semua program pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten.
"Apapun program dan keputusan pemerintah, saya optimis untuk kebaikan masyarakat. Makanya, saya sangat menyambut baik ada perubahan pola penyaluran BPNT," kata Alo.
Bansos BPNT, kata Alo, merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selama ini, berjalan melalui e-warung.
Baca Juga: MasterChef Indonesia Season 9 Noni Tereliminasi, Victor: Kamu Pasti Sukses di Luar Sana!
"Ya, sudah berjalan sesuai dengan program. Kalau sekarang berubah menjadi bantuan tunai, keputusan tepat dan mungkin akan lebih manfaat," jelasnya.
Bagaimana pun pola penyaluran, pihaknya optimis masyarakat sebagai penerima manfaat akan menerima dan pasti sangat membantu.
"Intinya, kami atas nama masyarakat Cilame menyambut baik program tersebut karena sangat membantu," akunya.
Sebelumnya, Dadang Risdal Aziz, Ketua Jamparing Institut pemerhati kebijakan Pemerintah mendukung staetmen DPRD Kabupaten Bandung yang mendukung Kemensos merubah penyaluran bantuan sosial (Bansos), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Selama ini, Bansos BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam bentuk pangan melalui e-warung.
Menurut Risdal sapaan akrab ketua Jamparing Institut, dalam proses penyaluran BPNT banyak problem dan keluhan dari masyarakat penerima.
"Ya, banyak problem yang dikeluhkan KPM. Mulai kualitas dan kuantitas dari pangan yang mereka (KPM) terima," kata Risdal.
Sehingga, dirinya sangat setuju dengan keputusan Kemensos yang perubahan pola penyaluran BPNT menjadi tunai.
Baca Juga: MasterChef Indonesia Season 9 Pulangkan Okky dan Noni, Inilah Penyebab Mereka Tereliminasi!
"Bagus, sejak dulu Jamparing Institut berharap penyaluran BPNT diberikan secara tunai," katanya.
Menurut Risdal, keputusan Kemensos merubah pola penyaluran memang harus disambut pemerintah daerah, agar manfaatnya benar benar dirasakan masyarakat.
"Itu keputusan yang tepat, saya harap DPRD dan Bupati bisa mengeluarkan regulasi sebagai tindak lanjut dari surat Kemensos," pungkasnya.***