JURNAL SOREANG-Pengamat Ilmu Pemerintahan dari Universitas Nurtanio Bandung, Djamu Kertabudi menilai, hubungan Kepala Daerah dengan Wakilnya, sejak dulu selalu menarik untuk dicermati.
Menurut Djamu, hubungan antara orang nomor satu dan dua di daerah itu, kerap terganggu karena berbagai faktor.
Terganggunya hubungan itu kata Djamu, biasanya diawali komitmen politik kedua pihak saat bersama menjadi kandidat pasangan calon dalam Pilkada.
Baca Juga: Cuitan Viral di Medsos, Hubungan Komunikasi Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Diduga Kurang Harmonis
"Namun setelah terpilih dan dilantik sebagai pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, timbul friksi yang berkaitan dengan pemahaman dan pemaknaan dari pembagian urusan, khususnya bagi Wakil Kepala Daerah." ungkap Djamu Kertabudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis 29 Juli 2021.
Kang Djamu sapaan akrabnya Djamu Kertabudi menuturkan, terganggunya hubungan antara Kepala Daerah dan Wakilnya, diduga kini terjadi di Kabupaten Bandung.
Terganggunya hubungan ini kata Kang Djamu, menyusul postingan Wakil Bupati Sahrul Gunawan di Instagramnya yang merasa tidak pernah dilibatkan.
Kontan saja postingan yang diunggah tersebut, papar Kang Djamu, dunia maya langsung mendadak dibuat gaduh akibat postingan tersebut.
Berbagai komentar netizen langsung mengomentari postingan tersebut, dengan gaya bebasnya menambah suasana semakin riuh.
Kang Djamu mengaku tidak heran dengan fenomena itu, karena memang sejak dulu, terganggunya hubungan Kepala Daerah dengan Wakilnya itu menjadi masalah klasik dan selalu menjadi perbincangan publik.
"Tugas Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang sudah cukup terang benderang," ujarnya.
Baca Juga: Antisipasi Peredaran Narkoba, Sahrul Gunawan Minta BNK Dibentuk di Kabupaten Bandung
"Dalam UU itu tegas disebutkan, kalau Wakil Kepala Daerah bertugasmembantu Kepala Daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Selain itu bertugas jugamengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan /atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan," tambahnya.
Selain itu tambah Kang Djamu, Wakil Kepala Daerah juga bertugas memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat Daerah dan Desa.
"Dalam konteks inilah dapat dimanfaatkan menjalin komunikasi antara dua pemimpin dalam rangka membangun kesepahaman. Dengan demikian, apabila ada ungkapan Wakil Kepala Daerah yang merasa tidak dilibatkan melalui media, maknanya menjadi tidak jelas alias sumir, bahkan dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum menjalankan tugasnya dengan baik." tegasnya.
Terkait hal ini, pihaknya bahkan menggaris bawahi, bahwa secara normatif tidak dikenal istilah atau mekanisme pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah.
Yang ada lanjut Kang Djamu, dalam kondisi tertentu, Kepala Daerah dapat memberikan tugas urusan pemerintahan lainnya kepada Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah. Bahkan dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab penuh kepada Kepala Daerah.
"Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cuitan Wakil Kepala Daerah di medsos guna menggiring opini publik menjadi tidak beralasan, bahkan menimbulkan disharmoni," imbuh Kang Djamu sapaan akrabnya Djamu Kertabudi. ***