JURNAL SOREANG - Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) kembali terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Dimana tahun sebelumnya yakni 2020, OTT pernah terjadi di dinas serupa.
"Saya selaku ketua komisi D DPRD Kabupaten Bandung, terkait OTT dinas pendidikan kabupaten Bandung mengaku menyesalkan peristiwa ini dan cukup mengecewakan," kata Maulana Fahmi ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung dalam keterangannya, yang diterima Jurnal Soreang, Selasa 20 Juli 2021.
Fahmi menyebutkan, peristiwa ini jelas sangat mencoreng dan sangat mengecewakan. Dimana, saat ini performa kinerja 100 hari kerja kang DS tercoreng dengan peristiwa ini.
Baca Juga: OTT Jadi Momentum Bagi Kang DS Benahi Disdik Kab Bandung, Pengamat: Jabatan Korwil itu 'Jadi-jadian'
"Yang lebih menyakitkan lagi, dimana kejadian serupa terjadi kembali di dinas yang sama selama dua tahun berturut turut," keluhnya.
Dua kali perisitiwa ini tutur Fahmi, jelas sangat mengecewakan dan secepatnya harus dilakukan evaluasi terhadap dinas tersebut.
Evaluasi tersebut diantaranya jelas Fahmi, yang harus dilakukan adalah pertama menyerahkan kejadian ini kepada proses hukum yang berlaku.
"kita tidak mungkin bisa intervensi untuk melawan proses hukum yang berlangsung. Kita serahkan proses hukum dengan baik kepada aparat penegak hukum," paparnya.
Pihaknya berharap, semoga ada keputusan yang seadil-adilnya dan mudah-mudahan ada efek jera dari peristiwa ini. Diharapkan kejadian serupa tidak terjadi lagi dilingkungan pemerintah Kabupaten (pemkab) Bandung.
Dilakukannya evaluasi ini menurut Fahmi, pertama mudah-mudahan kedepan tidak ada kejadian ini lagi.
Yang jelas saat ini kata Fahmi, proses pembinaan, pelayanan, persiapan kegiatan belajar mengajar (KBM) di dinas pendidikan jangan boleh terhenti. Apa lagi sekarang PPDB masih dalam proses.
Kedua lanjut Fahmi, eksekutif harus mengevaluasi secara besar-besaran antara lain evaluasi OTK, evaluasi kinerja, SDM yang ada di bawahnya.
"Terkait hal ini, beberapa hari kedepan kita di DPRD kabupaten akan memanggil Disdik untuk mengevaluasi atau mengklarifikasi PGRI terkait peristiwa OTT yang terjadi," jelasnya.
"Karena peristiwa kemarin, jelas kita sangat menyesalkan dikarenakan peristiwanya di kantor PGRI kabupaten Bandung dan melibatkan pengurus teras di PGRI kabupaten Bandung," sambungnya.
Fahmi menambahkan, padahal di saat ini yakni PPKM Darurat tidak ada aktivitas melibatkan banyak orang. Tapi disisi lain ada kegiatan di gedung PGRI.
"Kita bisa evaluasi hal ini, kemudian kita juga tentunya akan melakukan evaluasi di lingkungan di dinas pendidikan," terangnya.
Fahmi menjelaskan, evaluasi lainnya yang akan dilakukan adalah mengevaluasi keberadaan korwil dimana di 31 kecamatan.
"Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan, dimana masing-masing kecamatan ada korwil pendidikan. berarti ada 31 korwil," paparnya.
Evaluasi lainnya sambung Fahmi, membubarkan dan mengembalikan korwil ketugas asalnya yakni selaku penilik luar sekolah (PLS) yakni posisinya sebagai penilik diluar lingkungan sekolah.
"Kalau korwil dibubarkan, tentunya perbup ini harus ditinjau atau di cabut," imbuh Fami.
Lalu bagaimana terkait proses evaluasi, koordinasi, administrasi, dari sekolah ke dinas pendidikan, Fahmi menjelaskan, dengan tidaknya adanya korwil lebih difokuskan kepada operator sekolah.
Dimana nantinya operator ini kemampuannya ditingkatkan dan diefektifkan kinerjanya dalam menjalankan tugasnya untuk membaca up kinerja kepala sekolah.
"Jadi peningkatan kualitas dan kemampuan secara teknis teknologi informasi dan komputerisasi di lingkungan sekolah melalui operator ini harus ditingkat kan," terangnya.
Fahmi juga menyebutkan, jadi program TIK, pelatihan dan kemampuan operator harus diperkuat, kedepan supaya nanti tugas administrasi pelaporan bisa di back kuat oleh operator.
"Supaya nanti tugas operator ini, bisa meng backup sekolah untuk administrasi sekolah yang disampaikan ke dinas pendidikan," imbuhnya.
Lebih jauh Fahmi mengatakan, evakuasi lainnya yakni menghadirkan organisasi profesi yang lebih baik, di lingkungan pendidikan.
Beberapa organisasi profesi yang berada dilingkungan pendidikan tersebut kata Fahmi diantaranya, ada forum guru honorer, forum PGRI, ada dewan pendidikan.
"Organisasi ini, kedepannya akan kita lakukan evaluasi keberadaannya. Diharapkan organisasi profesi ini bisa membantu memback up dengan mengeluarkan ide positif bagi lingkungan pendidikan khususnya di Kabupaten Bandung," pungkasnya.***