JURNAL SOREANG - Basis data masyarakat miskin Kabupaten Bandung harus segera dibenahi agar tidak lagi terjadi carut marut dan tumpang tindih sasaran penerima bantuan sosial (Bansos), terutama dalam penanganan Covid-19.
Hal itu terungkap dalam Debat Publik Ketiga Pilkada Kabupaten Bandung di Soreang, Sabttu 28 November 2020.
Bahasan tersebut bermula dari pertanyaan Calon Bupati Bandung Nomor Urut 2 Yena Iskandar Ma'soem (Teh Yena) kepada Calon Bupati Nomor Urut 3 Dadang Supriatna (Kang DS).
Baca Juga: Tidak Bisa Dipandang Sebelah Mata, Apoteker Ternyata Berperan Selamatkan Nyawa Manusia
"Saya ingin bertanya kepada Kang DS karena pernah menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Bagaimana tanggapannya terkait carut marutnya bansos, karena saya banyaka menerima keluhan dari masyarakat," kata Teh Yena.
Yena Khawatir, ada tumpang tindih data penerima antara bantuan pusat, provinsi dan Kabupaten yang menyebabkan masyarakat mengeluh.
Keluhan masyarakat, tak jauh seputar dari adanya bantuan ganda kepada satu penerima dan sebaliknya ada juga yang sama sekali warga berhak, yang malah tidak menerima bansos sama sekali.
Baca Juga: Doa yang Diajarkan Rasulullah agar Terhindari dari Penyakit
Jika dirinya terpilih, Teh Yena sendiri mengaku akan segera melakukan pemetaan agar agar bantuan yang jumlahnya 'Dahsyat' mulai dari pusat hingga Kabupaten itu, sinergis dan tidak tumpang tindih seperti sebelumnya.
"Harus melibatkan camat, kades, rt dan rw. Karena saya resah melihat keluhan masyarakat yang merasa bantuan itu tidak adil. Saya akan benahi semua data karena semua carut marut berawal dari situ," tutur Teh Yena.
Menjawab pertanyaan itu, Kang DS mengatakan, bansos Covid-19 sejak awal pandemi dikelompokan dalam tiga kategori, yaitu bansos pemerintah pusat, pemprov Jabar dan bansos Pemkab Bandung.
Baca Juga: Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK, Ridwan Kamil: Peristiwa Buruk yang Terbaru
"Waktu masih menjadi anggota DPRD Jabar, Maret Pemprov Jabar mengalokasikan bansos untuk 20.000 kepala keluarga di Kabupaten Bandung. Namun ketika itu saya berjuang karena penduduk Kabupaten Bandung mencapai 1,770 juta KK dan alhamdulilah pemprov akhirnya memberikan bansos untuk 136.000 KK di Kabupaten Bandung," tutur Kang DS.
Terkait bansos dari pusat, Kang DS melansir sudah ada jalur-jalur khusus baik reguler maupun non reguler, salah satu bantuan reguler adalan lewat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Meskipun demikian, Kang DS mengaku tak bisa menjawab terkait bansos dari Pemkab Bandung baik jumlah maupun nominalnya.
Baca Juga: Debat Publik Ketiga Pilkada Kabupaten Bandung. Kang DS: BNN Kabupaten Bandung Harus Segera Dibentuk
Menurut Kang DS, bantuan dari pusat lewat berbagai program reguler dan non reguler sudah jelas dan tersosialisasikan dengan baik jumlah penerima dan nominalnya.
Begitu juga bansos pemprov yang ketika itu mencapai Rp500.000 per KK dalam bentuk sembako senilai Rp350.000 dan uang tunai Rp150.000/
"Yang jelas harus dioptimalkan agar tepat sasaran. Harus diinventarisir mana saja kecamatan zona merah dan dihitung berapa banyak pasien positif serta warga yang terdampak," kata Kang DS.***